Network
Agar Tepat Sasaran
Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar peruntukan anggaran yang dikelola oleh LKS tadi bisa diberikan kepada sasaran yang sudah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Tentu dari by name dan by address akan kita lengkapi. Sehingga intervensi yang diberikan akan tepat sasaran," ujarnya.
Sebab, ia mengakui ada beberapa data yang masih inclusion dan exclusion error. Artinya yang seharusnya mendapatkan bantuan, tapi ternyata tidak mendapatkan.
Apalagi kondisi masyarakat terkait persoalan sosial kini mengalami penambahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Baca Juga: Sepanjang September ini Polres Cimahi Ungkap 18 Kasus Narkoba dengan 20 Tersangka
"PPKS itu ada 26 jenis. Kemiskinan hanya salah satu jenisnya. Tahun 2022 ada 330.341 KK yang menjadi PPKS. Sedangkan tahun 2023 ada 330.573 KK menjadi PPKS," kata Soni.
Menurutnya, dari 330.573 KK, yang terlayani perlindungan dan jaminan sosialnya baru mencapai 96.000 KK.
"Padahal target indeks kesejahteraan masyarakat Kota Bandung itu 0,50. Namun, capaiannya baru di 0,48," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan, data DTKS kota, provinsi, dan pusat harus diseragamkan. Apalagi sebagai pelaksana layanan di kota, datanya harus presisi dan aktual.
