Network
PRFMNEWS - Memasuki tahun politik biasanya ada isu ekonomi yang selalu mendapat sorotan tajam.
Akademisi FEB Unpad Fery Hardiyanto memberi contohnya, pada Pemilu 2019 isu ekonomi yang mencuat adalah Indonesia diprediksi menjadi sebuah negara yang gagal.
Isu itu muncul dilatarbelakangi dengan serentetan krisis ekonomi global, seperti Moneter 1998, finansial sektor di tahun 2008-2009, dan Pandemi Covid-19 di tahun 2020.
Baca Juga: Bank Indonesia Ungkap Pengaruh Tahun Politik Terhadap Ekonomi di Jabar
“(Tetapi) isu ini tidak bisa dipakai dalam kontestasi,” ucap Ferry dalam acara Dialog Ekonomi di Tahun Politik di Hotel Savoy Homann, Bandung, Selasa 18 Juli 2023.
Ia pun membahas soal kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yang kerap kali dinilai merugikan masyarakat atau para pengusaha.
Salah satunya ialah Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan DPR RI.
Baca Juga: ASN Pemkot Bandung Berkomitmen Wujudkan Netralitas Pada Pemilu 2024
Menurutnya, kebijakan tersebut justru bisa membantu kepemimpinan presiden di periode selanjutnya.
“Kenapa Jokowi selalu dianalogikan sesuatu yang tidak baik dalam mengeluarkan kebijakan ekonom? Justru yang dilakukan pemerintah ialah meletakkan dasar yang sangat bagus untuk presiden berikutntnya, contohnya adalah penanganan pandemi,” ujar Fery.
