Network
PRFMNEWS - Progres pembangunan flyover dan jembatan penyeberangan orang (JPO) Ciroyom di Kecamatan Andir dan Cicendo, Kota Bandung telah mencapai 33,5 persen.
Pembangunan flyover dan JPO Ciroyom untuk mendukung kelancaran lintasan Kereta Api (KA) Feeder Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) ini ditargetkan selesai pada Desember 2023.
"(Progres Flyover Ciroyom) Sekarang sedang dilakukan pekerjaan pembesian pier head, finishing body dan pier head, pemasangan bekisting body, pengecoran body, pengecoran pier head, dan finishing abutment," kata Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kota Bandung, Cendrawan, Selasa 27 Juni 2023.
Baca Juga: Ada 4 Flyover dan 1 Underpass Disiapkan Dukung KA Feeder KCJB Lokasi di Bandung dan Cimahi
Cendrawan menyatakan adal sejumlah tantangan yang ditemukan dalam penyelesaian flyover dan JPO Ciroyom ini.
Pertama, dia menyebut pada pembangunan Flyover Ciroyom terdapat salah satu cagar budaya milik DKPP Kota Bandung yang akan terkena dampaknya yakni rumah potong hewan (RPH).
"Ada cagar budaya yang nanti kena yakni rumah potong hewan (RPH). Kami perlu mendapatkan rekomendasi dari DKPP untuk pos jaga," ungkapnya.
Kedua, pihaknya akan menutup akses Jalan Arjuna untuk pekerjaan pembangunan JPO Ciroyom sehingga warga sekitar nantinya dipersilakan menggunakan jalur khusus yang disiapkan.
"Kami nanti akan menutup lintasan di sebelah flyover. Akan kami bangun JPO. Untuk memfasilitasi warga di Jalan Arjuna kami akan membangun jalan di sisi kanan kiri fly over," ujar Cendrawan.
Ketiga, di dekat lokasi pembangunan flyover sepanjang 700 meter di sepanjang bundaran Jalan Arjuna, Aruna, dan Ciroyom itu terdapat pipa pengaliran air dari PDAM Tirtawening Kota Bandung yang melintasi Jalan Abdul Rahman Saleh.
Baca Juga: Dukung Kereta Cepat, Pemkot Bandung Hibahkan Lahan 5.058 Meter Persegi untuk Bangun Flyover Ciroyom
Keempat, target waktu pembangunan flyover dan JPO Ciroyom menjadi acuan penting untuk penyelesaian, mengingat selama pembangunan mempengaruhi kelancaran aktivitas warga sekitar lokasi proyek.
Terkait RPH, Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengaku akan terus berkoordinasi dengan Balai Perkeretaapian untuk mencari solusi agar rumah potong tersebut masih bisa beroperasi dengan normal.
"Ini RPH milik Pemkot Bandung. Harus terus kita pikirkan bagaimana agar RPH masih bisa berjalan," ucap Gin Gin.
Sedangkan terkait pipa, Dirut PDAM Tirtawening Kota Bandung Sonny Salimi menjelaskan terdapat pipa jenis ACP (Asbestos Cement Pipe) yang melintas dari Jalan Abdul Rahman Saleh sepanjang 600 meter.
Baca Juga: Pemkot Bandung Umumkan Rencana Periode Pembangunan Flyover Nurtanio Mulai Tahun ini
Sehingga Sonny ingin memastikan agar pipa tersebut tidak terkena dampak dari pembangunan Flyover Ciroyom.
"Di sana ada pipa 600 meter yang cukup besar jenis ACP melintas di sebelah kiri jalan. Pipa itu melayani sekitar 2.731 pelanggan,” jelas Sony.
"Mohon nanti dalam pembangunannya, kami butuh detail DED-nya untuk memastikan apakah pipa kita ini terkena tiang pancang atau tidak," imbuhnya.
Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan sampai saat ini secara umum kondisi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan flyover dan JPO Ciroyom sudah kondusif.
Ema berharap pengerjaan proyek tersebut dapat berjalan sesuai target waktu yang telah ditentukan sejak awal untuk tetap menjaga kepercayaan warga sekitar.
"Walaupun untuk kondisi kekinian, kita harus agak hati-hati dalam perhitungan waktu. Kalau ini kurang ada kepastian, akan mendegradasi kepercayaan masyarakat. Kalaupun ada keterlambatan, harus segera dikomunikasikan," tegas Ema.
Ema berharap pula Balai Perkeretaapian bisa langsung proaktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Pihaknya akan terus mendampingi mediasi agar chemistry dengan masyarakat bisa terbangun.
Selain itu, Ema mengusulkan pembangunan JPO Ciroyom sebaiknya diutamakan selesai lebih dahulu untuk mempermudah masyarakat melintas tanpa harus berputar ke jalur lain.
"Di saat benteng rel dan flyover dibangun harus beriringan dengan pembangunan JPO. Bahkan, kalau bisa JPO itu diutamakan selesai duluan. Jangan sampai masyarakat jadi berkali-kali terhambat aktivitasnya," usulnya.
Ia menambahkan, penanganan aset yang sudah dibebaskan pun harus jelas. Jangan sampai menimbulkan polemik lain terkait progres yang tidak signifikan.***
