Network
Ia pun mendukung itikad pemerintah dalam menekan dampak negatif dari thrifting seperti aspek kesehatan dan ekonomi, yang mana penjualan barang bekas tidak merangsang pertumbuhan ekonomi.
Namun, ia tetap meminta pemerintah agar memberi regulasi dan solusi jangka panjang yang jelas terhadap pelaku bisnis barang bekas saat ini.
Baca Juga: Tim SAR Temukan Warga yang Sempat Hilang di Sungai Cimanuk Selama Tiga Hari
"Solusinya, pemerintah harus bisa memproteksi market dalam negeri dan memberikan berbagai insentif yang berdampak dalam jangka pendek dan panjang untuk merangsang pertumbuhan perusahaan baru dan meningkatkan efisiensi serta daya saing industri lokal," kata dia.
Dengan demikian, jangan sampai tergantung pada barang impor mulai bahan baku sampai produk jadi. Apabila industri dalam negeri hidup dan meningkat, maka akan menghasilkan efek berganda seperti naiknya lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran.
"Yang mana pada akhirnya akan meningkatkan gerak roda ekonomi secara keseluruhan," kata dia.
Shobirin mengapresiasi kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perdagangan yang sepakat memberikan kelonggaran bagi para pedagang pakaian bekas impor untuk menjual sisa dagangannya.
Baca Juga: Seorang Pria Nyaris Diamuk Warga di Arcamanik, Diduga Mau Curi Motor Milik Pedagang
Namun, kata dia, bisnis pakaian bekas sudah besar dan banyak orang yang bergantung pada bisnis tersebut.
"IKATSI memberikan masukan agar secara legal tetap ditegakkan, namun di sisi lain para pedagang baju bekas ini diberdayakan mengingat situasi dan kondisinya sudah semakin membesar," kata dia.
