Network
PRFMNEWS - Dinas Perhubungan (Dishub) kota Bandung memutuskan untuk membongkar sekira 21 shelter (halte) Trans Metro Bandung (TMB). Pembongkaran dilakukan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Berkenaan dengan hal tersebut, anggota Komisi C DPRD kota Bandung, Folmer Siswato Silalahi menilai, kebijakan tersebut menunjukkan buruknya perencanaan pembangunan shelter TMB yang diantaranya ada yang dibiayai APBD. Namun Folmer juga mengingatkan pembongkaran jangan didasari alasan alih fungsi shelter jadi tempat tinggal PMKS sehingga kumuh.
"Bisa disebut gagal perencanaan, mungkin waktu itu kita hanya memikirkan shelter ini menjadi bagian dari elemen kota modern. Seolah-olah kota modern atau kota yang maju itu harus ada shelter," jelas Folmer ditemui di Gedung DPRD kota Bandung, Selasa 26 Juli 2022.
Baca Juga: Shelter dan JPO Seperti Barang Rongsok, Pemkot Bandung Segera Evaluasi Dishub
Folmer melanjutkan, keberadaan shelter tetap dibutuhkan, karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sisi transportasi publik di Kota Bandung.
"Apakah memang shelter itu tidak diperlukan lagi sebagai bagian sarana prasarana transportasi publik? Atau posisi shelter nya yang tidak tepat ? Atau juga desain bentuk shelter kita tidak nyaman untuk penumpang atau konsumen yang akan menggunakan transportasi publik," kata Folmer.
Dalam referensi Folmer, perkembangan transportasi umum di kota Bandung berbasis rute, usianya sudah belasan tahun. Dengan pertumbuhan kota yang dinamis, masyarakat yang semula mengandalkan transportasi publik seperti angkot maupun TMB mulai bergeser.
Baca Juga: Usai Bongkar JPO di Depan Kantor Pos, Pemkot Bandung Akan Revitalisasi Shelter Bus
"Sekarang sudah banyak alternatif, banyak pilihan. Kita juga harus bisa mengantisipasi itu, dan salah satu langkah yang harus dilakukan berbarengan dengan revitalisasi shelter adalah re ruting dan re tuling dari angkutan-angkutan moda," jelasnya.
