Network
Dengan kata lain, lanjut Najib, kebijakan Pemerintah berkenaan dengan subsidi bagi masyarakat agar tepat sasaran merupakan hal yang penting.
Baca Juga: BPH Migas Pastikan Akan Ada Sosialisasi Sebelum Penerapan Aturan Pembatasan Pembelian Pertalite
"Mengendalikan subsidi agar tepat sasaran itu penting, tapi tidak lantas membebani masyarakat. Buatlah kebijakan yang efektif dan efisien," pungkas Najib
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, perubahan transaksi digital tidak bisa dihindari. Dengan kata lain, masyarakat harus siap dengan perubahan tersebut.
"Setiap distruksi tidak bisa dihindari, dan kuncinya adalah semua warga Jabar saya himbau untuk segera menguasai budaya digital. Karena ini akan menyasar ke semua produk, dari mulai minyak goreng, dan nanti BBM dan yang lainnya," jelas Emil ditemui di Gedung Merdeka Bandung, Selasa 28 Juni 2022.
Baca Juga: Tak Hanya Pertamax, Menko Luhut Sebut Harga Pertalite dan Gas Elpiji 3 Kg akan Ikut Naik Bertahap
Emil pun berharap masyarakat, khususnya di Jawa Barat untuk mulai membiasakan diri dan berlatih bertransaksi digital sejak saat ini.
"Maka yang belum biasa berlatihlah dari sekarang, jangan kaget pasti akan ada kebijakan-kebijakan lain dari Pemerintah Pusat yang mewajibkan proses ekonominya itu berbasis digital. Jadi nanti kita akan lihat, laksanakan dan kita evaluasi,"
Mengenai masyarakat yang ada di pelosok, Emil mengatakan Pemerintah tidak akan serta merta melaksanakan kebijakan tersebut dengan pukul rata. Dia meyakini, akan ada kompensasi guna menunjang kebijakan tersebut di daerah pelosok.
"Selalu ada kompensasi kepada akses digitalnya, belum hadir kita tetap manual untuk memastikan keadilan itu tidak hilang dengan kebijakan ini. Jadi semua kebijakan semuanya pasti ada pengecualian," pungkas Emil.***
