Network
PRFMNEWS - Pemerintah berencana melakukan uji coba penggunaan aplikasi My Pertamina, bagi konsumsen BBM jenis Pertalite dan Biosolar mulai 1 Juli nanti. Meski begitu, sejumlah catatan penting menjadi sorotan.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI, Ahmad Najib Qodratullah mengatakan, upaya pemerintah dalam mengendalikan sasaran penerima subsidi BBM perlu mendapat apresiasi. Meski demikian, ia memberikan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan Pemerintah.
"Hanya ada beberapa catatan, bahwa masyarakat miskin terkendala dengan kepemilikan gadget sebagai sarana aplikasi My Pertamina. Perlu juga diberi kemudahan dengan sarana yg lebih terjangkau," jelas Najib saat dihubungi, Selasa 28 Juni 2022.
Baca Juga: Link Daftar Beli Pertalite dan Solar Serta Cara Mendaftar di MyPertamina yang Berlaku Mulai 1 Juli
Najib menambahkan, masyarakat yang menjadi sasaran subsidi BBM namun tidak memiliki perangkat pengakses aplikasi My Pertamina, harus dipikirkan jalan keluarnya. Belum lagi, tidak semua gadget memenuhi spesifikasi aplikasi tersebut.
"Artinya bagaimana dengan masyarakat pengguna yang berhak mendapatkan subsidi tersebut apabila tidak memiliki gadget, perlu dipikirkan juga. Intinya, jangan bebani masyarakat dengan sesuatu yang memberatkan," tandas Najib.
Berkenaan dengan kekhawatiran keamanan data masyarakat dalam aplikasi My Pertamina, Najib pun tidak menepis kekhawatiran tersebut. Menurutnya, perihal ini Pemerintah memang kerap kali bermasalah.
Baca Juga: Mulai 1 Juli Daerah di Jabar Ini Beli Pertalite Pakai QR Code MyPertamina, Kota Bandung Masuk
"Belum dengan hal kaitan keamanan data yang sampai hari ini masih sering menjadi masalah, pemalsuan data dan sebagainya. Ini penting dan harus jadi perhatian serius," ujarnya.
Dengan kata lain, lanjut Najib, kebijakan Pemerintah berkenaan dengan subsidi bagi masyarakat agar tepat sasaran merupakan hal yang penting.
Baca Juga: BPH Migas Pastikan Akan Ada Sosialisasi Sebelum Penerapan Aturan Pembatasan Pembelian Pertalite
"Mengendalikan subsidi agar tepat sasaran itu penting, tapi tidak lantas membebani masyarakat. Buatlah kebijakan yang efektif dan efisien," pungkas Najib
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, perubahan transaksi digital tidak bisa dihindari. Dengan kata lain, masyarakat harus siap dengan perubahan tersebut.
"Setiap distruksi tidak bisa dihindari, dan kuncinya adalah semua warga Jabar saya himbau untuk segera menguasai budaya digital. Karena ini akan menyasar ke semua produk, dari mulai minyak goreng, dan nanti BBM dan yang lainnya," jelas Emil ditemui di Gedung Merdeka Bandung, Selasa 28 Juni 2022.
Baca Juga: Tak Hanya Pertamax, Menko Luhut Sebut Harga Pertalite dan Gas Elpiji 3 Kg akan Ikut Naik Bertahap
Emil pun berharap masyarakat, khususnya di Jawa Barat untuk mulai membiasakan diri dan berlatih bertransaksi digital sejak saat ini.
"Maka yang belum biasa berlatihlah dari sekarang, jangan kaget pasti akan ada kebijakan-kebijakan lain dari Pemerintah Pusat yang mewajibkan proses ekonominya itu berbasis digital. Jadi nanti kita akan lihat, laksanakan dan kita evaluasi,"
Mengenai masyarakat yang ada di pelosok, Emil mengatakan Pemerintah tidak akan serta merta melaksanakan kebijakan tersebut dengan pukul rata. Dia meyakini, akan ada kompensasi guna menunjang kebijakan tersebut di daerah pelosok.
"Selalu ada kompensasi kepada akses digitalnya, belum hadir kita tetap manual untuk memastikan keadilan itu tidak hilang dengan kebijakan ini. Jadi semua kebijakan semuanya pasti ada pengecualian," pungkas Emil.***
