Network
Selain itu, lanjut Reynhart, vaksin Covid-19 juga harus didistribusikan dengan cepat dan mudah.
"Beberapa masyarakat banyak kesulitan dalam mendapatkan vaksin dikarenakan informasi vaksinasi yang tidak meluas," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Reynhart juga mengatakan bahwa dalam penentuan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan, diharapkan mahasiswa dilibatkan, agar tidak hanya pihak-pihak sektoral yang terlibat.
Menurut dia, himpunan-himpunan mahasiswa juga punya peluang untuk ikut terlibat dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan.
Baca Juga: Korupsi Bansos, Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara dan Diminta Ganti Rugi Rp14,5 M
" Kami siap jika basecamp himpunan kami dijadikan posko penyaluran bansos, atau lokasi vaksinasi apabila itu dibutuhkan. Ini adalah upaya kami dalam membantu pemerintah dalam percepatan Covid-19, dan seluruh elemen masyarakat tentu akan kita sadarkan dengan pemahaman-pemahaman yang bisa diterima tanpa menakut-nakuti mereka dengan sesuatu yang menakutkan,” kata Reynhart.
Aan Andi menanggapi terkait usulan dan aspirasi yang telah disampaikan. Dengan serangkaian data dan informasi yang valid, ia menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial.
“pemerintah daerah telah mendata keluarga kurang mampu melalui perangkat daerah mulai dari desa hingga pusat, proses pendataan tersebut bisa memakan waktu selama 1 tahun lamanya, hal tersebut bisa memungkinkan terjadinya perubahan status sosial suatu keluarga yang menjadikan bantuan sosial tersebut pada akhirnya tidak tepat sasaran. Tentunya itu bisa kita upayakan dan usulkan agar efektifitas penyaluran Bantuan Sosial tepat sasaran,” tutupnya.***
