Network
“Selanjutnya terkait dengan nominalnya, karena yang berkembang di publik itu vaksin itu berbayar tapi ada juga yang gratis. Sampai saat ini kita masih dapat informasi seperti itu. Kemudian juga bagaimana pengadaan itu sendiri, apakah diperuntukan untuk kaum rentan atau gimana,” harapnya.
Baca Juga: BPKN RI Minta Jabar Kaji Aspek Yuridis dan Sosiologis Jika Terapkan Denda Bagi Penolak Vaksinasi
Menurut Trubus, belakangan ini berkembang di masyarakat opini soal vaksin yang menjadi ladang bisnis. Karenanya pemerintah harus bisa menenangkan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang tepat sasaran.
“Akuntabilitas pertanggunjawaban publiknya. Selama ini berkembang bahwa ini seperti berbisnis. Ini juga menjadi polemik di masyarakat karena pemerintah kan tidak boleh berbisnis. Harusnya tidak ada istilah berbayar atau nominal, seperti vaksin yang lainnya,” tutupnya.***
