Network
PRFMNEWS – Pemerhati Pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji mengaku mengapresiasi usaha pemerintah yang telah berupaya memberi solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada selama pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Namun, ia memberi catatan bagi pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Menurutnya, solusi permasalahan PJJ lewat pemberian kuota internet terkesan hanya gimik belaka.
Bukan tanpa alasan, Indra menyebut banyak aplikasi yang digandeng pemerintah adalah aplikasi yang harus diakses secara berbayar. Sehingga membuat kuota belajar yang memiliki porsi lebih besar dibanding kuota umum cenderung tidak terpakai.
Baca Juga: Lakukan Ini Agar Lebih Cepat Tidur Pulas
“Dengan modelnya diberikan ada kuota umum dan kuota belajar. Kuota umumnya sedikit, kuota belajarnya banyak. Kalau kita melihat, kuota belajar ini diberikan pada aplikasi berbayar. Jadi ada kesan pemerintah kayak menggiring orang untuk berlangganan aplikasi ini. Jadi terkesan kayak ngasih gimik aja,” jelas Indra saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Kamis (1/10/2020).
Dengan demikian, ia menilai pengajar yang kreatif bakal mencari jalan keluar dengan mengakses aplikasi gratis untuk pembayaran meskipun harus menggunakan kuota internet umum.
“Harusnya kalau guru atau dosen yang kreatif, tidak akan menggunakan aplikasi seperti ini (berbayar-red) tapi memanfaatkan aplikasi yang tidak berbayar. Misalnya berita, youtube, blog, itu semua untuk belajar tapi tidak termasuk kuota belajar,” ujarnya.
Baca Juga: Uu Sebut Keterbukaan Pondok Pesantren Penting dalam Antisipasi Penyebaran Kasus Corona
Ia menambahkan, masalah lain yang timbul adalah mengenai adanya warga yang tidak memiliki gawai atau di wilayahnya tidak ada akses internet.
“Masalah PJJ bukan cuma kuota. Kita semua tahu ada anak yang tidak punya gawai. Jadi kalau tidak punya gawai dikasih kuota sama aja bohong ada juga daerah yang tidak ada akses internet,” ungkap Indra.
Baca Juga: Kemenag Sebut Keberangkatan Umrah Indonesia Masih Tunggu Izin Arab Saudi
Karenanya ia meminta pemerintah untuk melakukan kajian ulang terkait PJJ secara umum. Pasalnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidaklah sedikit.
“Harusnya bisa dikaji lagi, apalagi uang rakyat yang dipakai kan tidak sedikit, ada 7,3 triliun. Kalau dikasihnya kuota kan masalah. Tidak tepat sasaran. Ibarat rumah sakit, orang sakit macem-macem, tapi semuanya dikasih paracetamol,” tandasnya.***
