Network
Sementara itu, jawaban dari Ganjar menuntut Anies tidak komprehensif. Posisi negara, menurut Anies, tidak boleh mengulang peristiwa-peristiwa sejenis dan membiarkannya abu-abu.
Terdapat empat hal yang perlu ditekankan menurut Anies. Pertama, memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan, kemudian kedua, mengungkap seluruh fakta sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua.
Ketiga, korban harus ada kompensasi yang jelas, dan terakhir negara harus memberikan jaminan bahwa peristiwa-peristiwa seperti Kanjuruhan dan KM 50. Sebagai informasi, kasus KM 50 adalah tragedi tewasnya enam anggota Laskar Forum Pembela Islam (FPI) pada Senin dini hari, 7 Desember 2020.
Keenam anggota FPI tersebut tewas ditembak personel polisi di Jalan Tol Cikampek Kilometer 50. Sebab itu, tragedi ini disebut kasus KM 50. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pembunuhan tersebut terjadi di luar proses hukum oleh aparat dan dikategorikan sebagai unlawful killing.
Baca Juga: Jokowi Blak-blakan Jawab Isu Gabung ke PAN dan Tinggalkan PDIP, Begini Katanya
Ganjar pun menyebut, pemerintahannya nanti akan berani tegas, merujuk pada tim pencari fakta, melindungi korban. "Pemerintah harus berani tegas, sehingga tidak lagi tersandera persoalan masa lalu," kata Ganjar.
Ia juga berencana untuk menghidupkan kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Diketahui, UU KKR di tahun 2004, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan kasus Tragedi Kanjuruhan telah menjalani proses pengadilan dengan para korban mendapatkan bantuan, tiga terdakwa mendapat vonis dari hakim. Meski putusan hakim banyak mendapat kritik terutama dari pihak korban sebab tidak memenuhi rasa keadilan bagi mereka.***
