Network
PRFMNEWS – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pemberlakuan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) hingga kini masih dalam tahap kajian.
Soal penerapan ERP di jalanan Jakarta ini, Heru Budi juga memberi kesempatan bagi masyarakat menyampaikan masukan dan aspirasi terkait kebijakan guna mengatur kepadatan lalu lintas tersebut.
“Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian. Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” ujar Pj Gubernur DKI Jakarta, Selasa 7 Februari 2023.
Baca Juga: Jalur LRT ke Manggarai, Renovasi Stasiun Tanah Abang hingga Jalur MRT Jakarta-Bekasi Segera Terwujud
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo menambahkan, pengkajian penerapan ERP saat ini dikhususkan untuk melihat kesiapan fasilitas transportasi publik di Jakarta.
Syafrin pun memastikan pihaknya akan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari komunitas transportasi dan masyarakat terkait kesiapan fasilitas transportasi publik penunjang penerapan ERP ini.
“Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik. Oleh karena itu, kami memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta,” terangnya.
Baca Juga: Polisi Selidiki Temuan Kasus Baru Gagal Ginjal Akut pada Anak di Jakarta
Syafrin menambahkan, sosialisasi secara masif juga terus dilakukan Dishub kepada seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat termasuk komunitas transportasi.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan jika nantinya kebijakan ERP ini telah jadi diterapkan.
