Network
PRFMNEWS – Pengerjaan flyover, underpass dan jembatan penyeberangan orang (JPO) di perlintasan sebidang rel kereta jadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga.
Setidaknya ada empat proyek pembangunan flyover dan underpass di perlintasan sebidang rel kereta yang dilanjutkan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran (TA) 2023.
Salah satunya pembangunan Flyover Nurtanio di Kota Bandung guna mendukung kelancaran lalu lintas Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Baca Juga: Kembali Latihan Bersama Persib Usai Bela Timnas, Robi Darwis: Dinikmati Saja
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian PUPR Hedy Rahadian saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 14 September 2022 lalu.
Rencana pembangunan Flyover Nurtanio Bandung untuk menyambut kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan sejumlah flyover, underpass, dan JPO di beberapa perlintasan sebidang rel kereta diungkap Dirjen Bina Marga Kemen PUPR Hedy Rahadian.
Hedy mengungkap pihaknya terus mendukung sterilisasi perlintasan sebidang rel kereta di sepanjang jalan nasional melalui pembangunan flyover, underpass, dan JPO termasuk perbaikan jalan lingkungan di sekitarnya.
Baca Juga: Dishub Pastikan Proyek BRT Terus Berjalan, Tapi Baru Bisa Dinikmati Tahun 2027
Hingga saat ini menurutnya perlintasan sebidang jalur kereta yang berada di jalan nasional sudah tertangani sebanyak 49 titik dari total 199 titik.
“Total perlintasan sebidang jalur kereta dengan jalan nasional yang belum tertangani sebanyak 150 titik. Apabila kita estimasikan biaya satu underpass atau flyover di jalan nasional Rp150 miliar kita perkirakan kebutuhan biayanya Rp22,50 triliun,” katanya.
Hedy melanjutkan memang tantangan utama merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut butuh biaya yang besar, termasuk pembebasan lahan.
Apabila dihitung biaya pembangunan infrastruktur flyover maupun underpass keseluruhan secara nasional pada perlintasan sebidang kereta yang resmi tetapi tidak dijaga petugas butuh sebesar Rp300 triliun.
Baca Juga: KPU Kabupaten Bandung Pastikan Patuhi Semua Regulasi dari KPU Pusat
Hal ini mengacu pada data PT Kereta Api Indonesia (KAI) tahun 2022, di mana angka kecelakaan di perlintasan sebidang jalur kereta api sebesar 89% terjadi di perlintasan tidak dijaga.
Sementara berdasarkan data PT KAI pada semester 1 tahun 2022, jumlah perlintasan sebidang yang resmi tidak dijaga sebanyak 3.132 titik atau sebesar 60% dari total 5.051 perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
“Ini memang butuh biaya sangat besar apabila memenuhi prinsip bahwa yang paling bagus tidak sebidang sesuai dengan amanat UU. Misalkan kita kalikan 3.132 titik dengan biaya rata-rata pembuatan underpass/flyover bisa butuh biaya Rp300 triliun,” ungkapnya.
Baca Juga: Zelensky Menuntut PBB Berikan Hukuman yang Adil untuk Kejahatan Rusia
Selain itu, pembangunan flyover/underpass juga butuh waktu cukup lama, sehingga akan berdampak pada munculnya titik kemacetan baru pada saat pengerjaan.
Hedy pun merinci pembangunan flyover/underpass yang akan ditargetkan dibangun pada 2023, antara lain Flyover Gelumbang (Sumatera Selatan) sepanjang 700 meter, Flyover Aloha (Jawa Timur) sepanjang 858 meter.
Kemudian Underpass Joglo (Jawa Tengah) sepanjang 450 meter, dan Flyover Nurtanio sepanjang 937 meter di Jawa Barat untuk mendukung KCJB.***
