Network
PRFMNEWS - Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang Hendar Hermawan membawa kabar buruk bagi para tenaga honorer yang belum menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ataupun PNS.
Menurut Hendar, ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Tangerang, Banten terancam diberhentikan atau dirumahkan, menyusul adanya keputusan pemerintah pusat menerapkan status PPPK.
"Untuk tenaga honorer guru atau tenaga kesehatan, kalau dilihat dari aturan pusat, sepertinya akan dilakukan pemberhentian, seperti di-cut," katanya, dikutip prfmnews.id dari laman ANTARA pada Kamis 3 Februari 2022.
Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Pusat No. 49 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa tahun 2023 mendatang, para tenaga honorer yang belum menjadi PPPK ataupun PNS terpaksa akan diberhentikan.
Baca Juga: Bappebti Blokir 92 Domain Binary Option dan 336 Situs Robot Trading, Termasuk Binomo dan DNA Pro
Hendar mengaku akan membahas lebih lanjut di rapat pimpinan sebagai upaya menyikapi kemungkinan dampak buruk aturan pusat tersebut terhadap nasib ribuan tenaga honorer di wilayahnya
“Kami akan melakukan rapat pimpinan untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan lokal guna mengatasi tenaga honorer yang belum masuk ke PPPK ataupun PNS di tahun 2023 semoga masih bisa dipekerjakan,” ujarnya.
Hendra menambahkan, bagi kelompok tenaga honorer di bidang kebersihan, keamanan, penyuluhan, dan pramusaji bisa dialihkan ke pihak ketiga atau outsourcing.
"Tenaga kebersihan, tenaga kesehatan, dan pramusaji. Pemerintah Pusat memberikan arahan untuk dilakukan dengan menggunakan Tenaga Alih Daya dari Pihak ketiga (outsourcing)," tuturnya.
