Network
PRFMNEWS - Pernyataan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang menyinggung dan meminta Menkopolhukam Mahfud MD bertanggungjawab soal kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) dianggap tidak bijak dan tidak etis.
Menurut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, secara struktur Menkopolhukam tidak punya kewenangan untuk bertanggungjawab terhadap kisruh yang ditimbulkan karena penjemputan atau kerumunan di kegiatan HRS lainnya.
Ia juga menilai, statement Mahfud MD yang menyebut membolehkan penjemputan masyarakat sipil dalam hal ini adalah HRS sudah benar secara personal. Sebab itu adalah hak setiap warga negara.
Baca Juga: Ridwan Kamil Singgung Mahfud MD Soal Kerumuman Habib Rizieq
Baca Juga: Diminta Tanggung Jawab Soal Kerumunan HRS Oleh Ridwan Kamil, Mahfud MD: Siap, Saya Tanggung Jawab
"Kalau pun Menkopolhukam ada statement kalau penjemputan masyarakat sipil adalah hak setiap warga negara itu adalah betul secara personal. Artinya kalau itu dianggap RK sebagai penyebab terjadinya penjemputan yang besar, saya kira itu tidak etis," ujar Dedi saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Rabu 16 Desember 2020.
Selain itu, Dedi berpendapat seharusnya Ridwan Kamil tidak menganggap statemen Mahfud MD itu sebagai diskresi, karena pernyataan personal seperti itu tidak bisa dianggap diskresi, harus melalui pernyataan secara formal.
Baca Juga: Ini Pernyataan Mahfud MD yang Disinggung Ridwan Kamil Soal Kerumunan Habib Rizieq
