PRFMNEWS – Pengurus Pusat Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansyah menilai sosialisasi salah satu kunci pemerintah untuk menerapkan vaksin di Indonesia. Menurutnya, jika sosialisasi tak berjalan baik, ia khawatir bakal muncul penolakan di masyarakat soal vaksinasi.
Terlebih saat ini muncul peraturan daerah di DKI Jakarta yang berisikan aturan bagi warga yang menolak vaksin. Dalam aturan tersebut, diatur denda sebesar Rp5 juta bagi warga yang tak ingin divaksin.
Aturan tersebut, saat ini sedang dikaji oleh pemerintah daerah di luar Jakarta, salah satunya Jawa Barat.
Baca Juga: Ada Pembetonan Jalan, Arus Lalin Menuju Lembang via Cihanjuang Padat
“Masyarakat (menilai-red) pemerintah dianggap bikin panik, bikin gaduh koar-koar tentang vaksin tapi pada kenyataannya vaksinnya masih diperdebatkan,” jelasnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Sabtu 25 Oktober 2020.
Ia pun meminta pemerintah menggencarkan soal vaksin yang akan dipakai di Indonesia. Sebab di masyarakat beredar informasi yang belum jelas.
“Publik itu jadi bingung, karena vaksinnya sendiri sampai sekarang belum ada, yang ada itu hanya informasi belaka tapi konkretnya seperti apa itu masyarakat belum punya gambaran,” ungkap Trubus
Baca Juga: Jadwal MotoGP Teruel Minggu 25 Oktober 2020, Tayang di Trans7 Mulai Petang Ini
Terkait dengan harga vaksin, pemerintah diminta memastikan nominal yang dibebankan. Kendati demikian, ia meminta vaksin Covid-19 diberikan secara cuma-cuma untuk masyarakat Indonesia.
“Selanjutnya terkait dengan nominalnya, karena yang berkembang di publik itu vaksin itu berbayar tapi ada juga yang gratis. Sampai saat ini kita masih dapat informasi seperti itu. Kemudian juga bagaimana pengadaan itu sendiri, apakah diperuntukan untuk kaum rentan atau gimana,” harapnya.
Baca Juga: BPKN RI Minta Jabar Kaji Aspek Yuridis dan Sosiologis Jika Terapkan Denda Bagi Penolak Vaksinasi
Menurut Trubus, belakangan ini berkembang di masyarakat opini soal vaksin yang menjadi ladang bisnis. Karenanya pemerintah harus bisa menenangkan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang tepat sasaran.
“Akuntabilitas pertanggunjawaban publiknya. Selama ini berkembang bahwa ini seperti berbisnis. Ini juga menjadi polemik di masyarakat karena pemerintah kan tidak boleh berbisnis. Harusnya tidak ada istilah berbayar atau nominal, seperti vaksin yang lainnya,” tutupnya.***