PRFMNEWS - Setelah demo besar-besaran yang dilakukan buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya yang menuntut pembatalan omnibus law undang-undang cipta kerja, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat suara.
Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat 9 Oktober 2020 sore, Presiden menyampaikan jika omnibus law undang-undang Cipta Kerja sangat dibutuhkan di Indonesia untuk reformasi struktural dan mempercepat tranformasi ekonomi di 11 klaster.
"Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat tranformasi ekonomi," ungkap Presiden.
Baca Juga: Penerima Kartu Prakerja Bakal Terima Dana Insentif, Begini Syaratnya
Adapun 11 Klaster yang disebutkan Jokowi adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan dan pemberdayaan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.
Jokowi, dalam rapat terbatas bersama para menteri dan gubenur menyebutkan jika pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Pasalnya dalam setahun, dibutuhkan 2,9 juta lapangan kerja baru.
Baca Juga: UPI Bandung Sambut Baik Program BCA yang Akan Menggelar Kuliah Umum Secara Daring
"Apalagi di tengah pandemi terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi covid-19," tegasnya.
Selain itu, sambung Jokowi, banyak para usia kerja baru memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK atau bahkan di bawahnya. Maka dari itu diperlukan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Baca Juga: Ini Alasan Pemkot Bandung Beri Relaksasi Untuk Bioskop
"Perlu mendorong lapangan kerja baru khususnya di sektor padar karya. Jadi undang-undang cipta kerja bertujuan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran," ungkapnya.