PRFMNEWS – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi wacana dirinya disebut-sebut akan menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar).
Luhut Binsar Pandjaitan merespons wacana namanya digadang-gadang bakal jadi Ketum Partai Golkar menggantikan posisi Airlangga Hartarto.
Luhut Binsar Pandjaitan yang kini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar ini menanggapi wacana tersebut dengan komentar santai.
Baca Juga: Tak Setuju Anggapan Kinerja KPK Turun karena Minim OTT, Luhut: Pemikiran Ndeso Itu
"Kita lihat aja-lah, saya itu nggak terlalu ngurusin itu kok," kata Luhut, dikutip prfmnews.id dari ANTARA.
Luhut pun enggan berkomentar banyak saat ditanyai peluangnya jadi pimpinan partai berlambang pohon beringin itu.
"Kita lihat nanti lah," ucapnya lagi menegaskan.
Baca Juga: Bupati Garut Siapkan Hadiah Rp200 Juta Bagi Sekolah yang Aktif Pakai Bahasa Inggris
Awal mula wacana Luhut gantikan Airlangga
Wacana Luhut akan menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar terhembus dari pernyataan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam pada Rabu, 12 Juli 2023 lalu.
Ridwan Hisjam menilai sosok Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketum Golkar Bambang Soesatyo pantas menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Penilaian itu disampaikan lantaran tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketum DPP Golkar.
"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan, paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik," ucap Wakil Ketum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Lawrence T.P. Siburian.
Baca Juga: Puan Merasa Miris Korban Perdagangan Ginjal Akibat Masalah Ekonomi
Di sisi lain, politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan, tidak diperhitungkannya nama Airlangga Hartarto dalam perebutan bakal capres dan cawapres 2024, bisa menjadi "bom waktu" untuk Partai Golkar.
"Karena itu, boleh jadi, dalam beberapa waktu ke depan, kegagalan Airlangga dalam mewujudkan rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar tersebut akan menjadi 'bom waktu' yang meledak setiap saat," tutur Yorrys.
Menurut dia pula, atas dasar itulah, publik menanti gerakan-gerakan "penyelamatan" baru seperti fenomena yang terjadi sebelumnya.
Upaya-upaya yang Airlangga lakukan dalam rangka mengampanyekan dirinya sebagai capres atau cawapres, kata Yorrys, sejauh ini tidak berdampak efektif bagi elektabilitas Golkar jika dilihat dalam kalkulasi politik.
“Sebaliknya, konsolidasi internal di tengah kesiapan partai mengikuti kontestasi justru semakin terhambat,” sebutnya.***