PRFMNEWS - Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah pada gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI). Peluncuran dilakukan atas sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia dan industri keuangan.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengatakan pemanfaatan kartu kredit pemerintah dengan nama (branding) Kartu Kredit Indonesia mendukung penggunaan anggaran belanja pemerintah secara lebih tepat guna.
Keuntungan penggunaan kartu kredit pemerintah ini, dalam proses transaksinya tidak dikenakan biaya tambahan alias 0 persen bagi pengguna pemerintah. Serta, untuk kios atau merchant, dikenakan biaya yang lebih efisien dari biasanya.
Baca Juga: Komitmen BRI, Dukung Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Era Digital Secara Optimal
Dicky menuturkan Kartu Kredit Indonesia dapat digunakan untuk berbagai jenis belanja negara yang sifatnya umum, seperti belanja barang operasional dan non-operasional, barang untuk persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, termasuk perjalanan dinas sepanjang ada ketentuan yang mengatur.
"Kartu Kredit Indonesia ini tentunya memfasilitasi bagaimana kita bisa kemudian menggunakan anggaran secara tepat guna, bisa digunakan pada beberapa kesempatan untuk mendorong UMKM dan juga pada akhirnya tentunya bisa melakukan governance yang terjaga lebih terpelihara," ujar Dicky dalam konferensi pers virtual, mengutip dari ANTARA, Selasa, 9 Mei 2023.
Ia menekankan Kartu Kredit Indonesia memfasilitasi transaksi pemerintah untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Polisi Pastikan Terduga Pelaku Penculikan Siswi SMA di Kawaluyaan Sudah Ditangkap
Pada sisi lain, Dicky mengatakan interkoneksi pembayaran berbasis QR Code antarnegara di ASEAN mendorong integrasi ekonomi di kawasan dengan inisiatif Regional Payment Connectivity (RPC), sehingga diharapkan volume transaksi keuangan akan meningkat dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kawasan.
Implementasi kerjasama pembayaran berbasis QR Code lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Malaysia mulai diimplementasikan hari ini, setelah sebelumnya interkoneksi pembayaran telah terjalin antara Indonesia dan Thailand.
"Untuk going forwardnya, Bank Indonesia mendorong inisiatif pembayaran lintas negara untuk inklusi," ujarnya.
BI akan memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di negara-negara lain di ASEAN termasuk Singapura dan Filipina.
Dicky menuturkan kemungkinan interkoneksi pembayaran antara Indonesia dan Singapura dapat mulai diimplementasikan pada kuartal keempat 2023.
"Untuk Singapura ini lebih dekat pengembangannya rasanya kita akan coba push dengan kemampuan kita berkoordinasi dan bagaimana juga kita melakukan persiapan-persiapan di dalam. Ini rencananya kalau sesuai dengan blue print kita kemungkinan di Q4- 2023 kita bisa live dengan Singapura," ujarnya.
Baca Juga: 2 Wanita Hendak Masuki Istana Diamankan Polisi, Ngaku Mau Lapor Penipuan ke Jokowi
Sementara dengan Filipina, ia mengatakan masih perlu persiapan dan menyesuaikan dengan berbagai dinamika di negara tersebut.
"Kalau untuk Filipina ini rasanya kita masih harus menunggu kesiapan di sana jadi kita akan menyesuaikan dengan berbagai dinamika yang dihadapi mereka sendiri,"pungkasnya.***