PRFMNEWS - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut hasil investigasi harta tak wajar milik 69 aparatur sipil negara (ASN) bakal diungkap pekan depan.
Mengutip ANTARA, Sri Mulyani mengatakan, jajarannya sedang mellakukan investigasi lebih lanjut.
"Nanti Pak Wamen dan Itjen akan melaporkan kepada publik setelah melapor kepada saya," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani Siap Tegakkan Hukum di Kemenkeu Bekerja Sama dengan Aparat
Ia menuturkan, pihaknya telah melakukan investigasi selama satu pekan. Investigasi dilakukan terhadap 69 ASN Kemenkeu yang memiliki harta dalam kategori risiko tinggi dan risiko menengah.
Adapun kejanggalan harta milik 69 ASN itu diperoleh usai Kemenkeu melakukan sejumlah identifikasi.
"Informasi dari kami, 29 untuk risiko tinggi dan 68 pegawai yang risiko menengah. Sudah seminggu ini dipanggil dan memperdalam semua yang masuk ke risiko tinggi dan menengah. Risiko rendah bukannya tidak kita perhatikan tapi sekarang ini resource-nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu," tuturnya.
Baca Juga: Kata Sri Mulyani Tentang Dugaan Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu yang Mencapai Rp300 Triliun
Kendati pihaknya menggunakan asas praduga tak bersalah kepada 69 pegawai tersebut, namun ia menegaskan bahwa pihaknya juga menggunakan asas kepatutan dan kepantasan.
“Saya sampaikan walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu kami dari Kementerian Keuangan meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan asas kepatutan dan kepantasan,” tegasnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani juga berterima kasih kepada PPATK, aparat penegak hukum, hingga media dan warganet yang turut mengawasi dan mengungkapkan kejanggalan terhadap harta pegawai Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Rafael Alun Trisambodo Dipecat dari ASN Kemenkeu
Sebagai bentuk transparansi ia berjanji akan senantiasa menyampaikan perkembangan terhadap hasil investigasi terkait kejanggalan harta di lingkungannya.
“Sebagai transparansi, akuntabilitas saya akan sampaikan keterangan kepada media setiap kali ada perkembangan.
Untuk langkah-langkah hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, kami mendukung 100 persen, kami akan mendukung dan mensinkronkan dengan apa yang dilakukan dalam langkah penegakan hukum,” tegasnya.***