PRFMNEWS - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan rapat bersama Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawatiterkait ketersediaan BBM.
Rapat tersebut diselenggarakan pada hari Jumat 8 April 2022, di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Sigit mengungkapkan bahwa pada rapat tersebut, ia dan bersama yang lain membahas mengenai isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM jenis solar bersubsidi.
Baca Juga: Pertamina Jamin Stok BBM Pertalite di Kota Bandung Aman, Yana Mulyana Bahas Harga Solar
Menurutnya, persediaan BBM khususnya solar bersubsidi masih dalam keadaan aman dan masih terjamin untuk masyarakat.
Hal tersebut disampaikan setelah dilakukannya pengecekan.
“Jadi dari pengecekan tadi secara umum, kebutuhan bahan bakar minyak kita khususnya solar, semuanya dalam batas ketahanan yang terpenuhi. Sehingga tentunya istilah kelangkaan ini, kemudian kita perlu melihat ada hal yang harus kita dalami karena sebenarnya di satu sisi kebutuhan terhadap solar industri itu mengalami penurunan," ujar Sigit, yang dikutip dari PMJNEWS, Minggu 10 April 2022.
Sigit bersama pihaknya akan memastikan bahwa persediaan BBM akan tersedia dan penyalurannya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Ini yang akan kita jaga. Sehingga kemudian di lapangan solar subsidi tetap tersedia dan solar industri dipenuhi dengan solar-solar yang memang dipersiapkan untuk industri. Sehingga keberadaan minyak, solar, BBM yang secara riil. Stok sebenarnya tercukupi. Ini yang betul-betul kita jaga dan pertahankan," ujar Sigit.
Ia menjelaskan bahwa telah menerima beberapa laporan mengenai peningkatan kebutuhan solar bersubsidi.
Menurutnya hal tersebut bisa terjadi karena adanya kenaikan terhadap produktivitas komoditas industri jenis tertentu.
Baca Juga: Harga BBM Pertamax Naik Rp12.500, Luhut: Negara Lain Sudah Duluan, Indonesia Paling Lambat
Ia juga menjelaskan bahwa kurang persediaan tersebut juga dikarenakan Invasi Rusia ke Ukraina yang membuat berkurangnya minyak dan gas di dunia, yang Indonesia terkena dampaknya juga.
"Indonesia sampai saat ini khususnya di ASEAN, masih ada di nomor dua terendah. Karena kita masih menahan harga. Sehingga harga tetap ada di kondisi yang sama, sebagai contoh adalah solar. Dan juga ada yang dinaikkan namun sebenarnya masih di subsidi," jelasnya.
Sigit mengungkapkan, pada saat ini terjadi disparitas yang tinggi antara solar bersubsidi dengan solar industri, dengan selisih harga kurang lebih sebanyak Rp12.500.
Dengan adanya gap tersebut, membuat solar disalahgunakaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga: Ikut-ikutan Naik, Harga BBM Shell di Bandung Terpantau Tembus Jadi Rp16 Ribu per Liter
"Yang kemudian memanfaatkan disparitas harga ini untuk kemudian mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri. Mengambilnya dari SPBU subsidi. Sehingga tentunya ini menambah beban Pemerintah dan ini juga akan menimbulkan permasalahan," tutur Sigit.
Sigit juga mengungkapkan, bahwa seharusnya BBM bersubsidi mutlak diberikan kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan, seperti kendaraan umum, UMKM, pedagang kaki lima dan lainnya.
"Kemudian, ini digunakan untuk kebutuhan industri. Sehingga yang terjadi adalah kebutuhan industri justru menurun di tengah produktivitas yang meningkat untuk sektor perindustrian. Namun di satu sisi kebutuhan terhadap minyak yang seharusnya disubsidi meningkat. Jadi ini yang kita tertibkan," ungkap Sigit.
Baca Juga: Harga Pertamax Naik, Pertalite Gantikan Premium Jadi BBM Penugasan
Ia melaporkan bahwa sudah ada 21 orang tersangka di enam wilayah Polda jajaran yang menjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM.
Keenam wilayah tersebut, polda akan melakukan penyelidikan terkait masalah penyalahgunaan BBM, yaitu pada Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Gorontalo.
"Kita sudah menangkap kurang lebih 21 tersangka di enam wilayah. Dan ini akan terus kita lakukan. Sehingga kemudian distribusi atau peruntukan BBM bersubsidi ini betul-betul bisa diberikan kepada masyarakat yang perlu disubsidi. Sedangkan kebutuhan industri tentunya akan disiapkan dari kuota yang disiapkan untuk industri," lapor Sigit.
“Terkait permasalahan. Apabila memang jaraknya jauh dan perlu pelayanan-pelayanan khusus maka dari Pertamina sudah mempersiapkan. Kalau memang diperlukan adanya tambahan SPBU untuk industri, termasuk tempat penyimpanan yang bisa didorong," sambung Sigit.***