Network
Sementara, untuk warga yang masuk dalam DTKS adalah warga yang sudah tercatat di kementerian sosial sebagai warga miskin atau miskin lama yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah.
Warga non-DTKS ini didata oleh RT/RW, kemudian diusulkan bupati/walikota ke gubernur untuk mendapatkan bantuan. Tono menambahkan, ada 128.000 KK (Kepala Keluarga) warga non-DTKS yang telah terdaftar di Dinsosnangkis. Data tersebut diperoleh dari pendataan oleh RT dan RW.
Baca Juga: Update Penanganan Covid-19 di Indonesia: 12.776 Kasus Positif, 2.381 Sembuh
Menurutnya, warga non-DTKS akan diberi bantuan senilai Rp500 ribu selama tiga bulan. Dari nilai bantuan itu, sebesar Rp 350 ribu diantaranya berbentuk sembako dan Rp 150.000 berbentuk uang.
“Mereka yang paham betul warga yang membutuhkan, yang miskin baru. Miskin baru itu mereka yang tadinya tidak miskin menjadi jatuh miskin karena Covid-19 ini. Kalau DTKS kan penduduk miskin lama,” jelas Tono dalam siaran pers, Jumat (8/5/2020).
Adapun warga yang terdata dalam DTKS adalah warga yang rutin menerima bantuan selama ini. Seperti bantuan dalam program PKH dan BPNT.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Si Kopit Ajak Warga Patuhi Physical Distancing
Tono menuturkan, ada 137.607 KK (Kepala Keluarga) yang terdaftar di dalam DTKS. Data tersebut merupakan data terpadu yang telah terdaftar di Kementerian Sosial.
Pada komponen DTKS, warga akan menerima dua jenis bantuan. Bantuan pertama adalah dari pemerintah pusat senilai Rp200 ribu. Untuk menggenapi bantuan agar sama dengan yang diterima oleh non-DTKS, Pemkot Bandung akan memberikan tambahan uang senilai Rp300 ribu.
Pemerintah Kota Bandung juga akan memberikan bantuan kepada warga non-DTKS sebanyak 58.077 KK dan DTKS sebesar 14.234. Menurut Tono, ini merupakan data tambahan yang sebelumnya tidak lolos ke pengadministrasian ke Pemprov Jabar karena data dari wilayah tidak lengkap. Pemkot Bandung dilengkapi dan akan diberi bantuan.
