Network
BANDUNG, (PRFM) – Di tengah pandemi virus corona (Covid-19), pemerintah baik dari tingkat pusat hingga tingkat kota/kabupaten tengah melakukan pendataan bagi siapa saja warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Beberapa temuan di lapangan yang terangkum oleh PRFM, di antarnya seperti adanya penolakan dari warga terkait bansos dan besaran bantuan yang diberikan pemerintah.
Usut punya usut, warga yang menolak bantuan tersebut ditengarai karena jumlah bantuan yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah warga yang didaftarkan sebagai penerima bantuan.
Padahal, pemerintah telah menyiapkan 9 pintu bantuan yang mungkin setiap orangnya baik itu kategori DTKS dan non-DTKS masuk dalam pintu bantuan yang berbeda-beda.
Baca Juga: Modus Operandi Pecah Kaca Mobil Terjadi di Bandung, 2 Unit Laptop dan Uang Rp10 Juta Raib
Lantas apa bedanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (non-DTKS)? Berikut penjelasannya:
Menurut Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengatakan, warga yang terdampak Covid-19 yang berpotensi menjadi warga miskin baru itu termasuk ke dalam kategori non-DTKS.
