Network
PRFMNEWS - Rencana pemekaran wilayah bagi sebuah daerah dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun sayangnya dari sekian pemekaran daerah, fakta di lapangan lebih banyak kepentingan politiknya.
Hal ini diungkapkan Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Asep Sumaryana menanggapi keinginan Gubernur Jabar Ridwan Kamil adanya pemekaran sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat.
Menurut Asep, dengan pemekaran daerah biasanya memicu konflik kepentingan dari kalangan politisi elite. Sehingga lebih banyak diperkeruh oleh kepentingan-kepentingan politik ketimbang tujuan mulianya untuk menyejahterakan masyarakat.
Baca Juga: Untuk Tingkatkan Pembangunan di Jabar, Ridwan Kamil Harap Ada Pemekaran Wilayah di Jabar
"Misalnya dengan pemekaran daerah kabupaten kota biasanya, memicu terjadi konflik kepentingan. Sehingga keinginan mulia tidak selamanya menjadi mulia, karena diperkeruh oleh kepentingan-kepentingan tadi," ujar Asep saat On Air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Kamis 15 Oktober 2020.
Ia mencontohkan, banyak daerah di Indonesia yang dimekarkan karena berawal dari konflik politik. Misalkan di suatu daerah ada calon anggota dewa, bupati atau wali kota yang tidak terpilih lalu merasa 'sakit hati' dan mencoba membujuk masyarakat mendukung pemekaran.
Selain itu, bisa berasal dari masyarakatnya sendiri yang merasa tidak terlayani baik oleh pemerintah daerah, kemudian 'dimanfaatkan' oleh orang yang punya kepentingan politik agar bisa jadi alasan pemekaran daerah.
Baca Juga: Pengamat Perkotaan Lebih Tekankan Sosok Pemimpin Ideal Ketimbang Pemekaran Daerah di Jawa Barat
"Jadi kajian-kajian yang dilakukan itu tidak mesti untuk bisa meloloskan pemekaran daerah, tapi bisa juga menghasilkan ketidakmungkinan suatu tempat itu dimekarkan," tegasnya.
