Network
PRFMNEWS - Sebanyak 4.791calon siswa SMA/SMK dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat (Jabar) 2023 dibatalkan diterima karena melakukan sejumlah pelanggaran.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Wahyu Mijaya menyebutkan ada beberapa alasan kenapa ribuan siswa itu dicoret atau dibatalkan kelulusannya dari PPDB Jabar 2023.
Menurut dia, selain adanya perubahan domisili di Kartu Keluarga (KK), ada juga temuan ketidaksesuaian data dengan aslinya pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Ribuan Siswa Lakukan Kecurangan PPDB Jabar, Ubah Domisili di Kartu Keluarga
Selain itu, ada juga ketidaksesuaian pada nilai rapor dan dokumen prestasi lainnya.
"Ada beberapa penyebab kita menolak 4.791 calon siswa terkait ketidaksesuaian data saat mendaftar berbagai jalur di PPDB. Misalnya terkait dengan dokumen KK dan titik koordinatnya, nilai rapor, dokumen program penanganan kemiskinan serta ketidaksesuaian dengan dokumen prestasi kejuaraan," ujar Wahyu usai mendampingi Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serentak di SMK Negeri 12, Kota Bandung, Senin, 17 Juli 2023 kemarin.
Wahyu menuturkan, dari pengalaman tersebut, pihaknya membentuk tim evaluasi untuk melakukan penilaian dan perbaikan sistem PPDB tahun depan, seperti juga evaluasi yang telah dilakukan tahun lalu untuk pelaksanaan PPDB 2023.
Baca Juga: Hasil PPDB Kota Bandung 2023, Masih Ada Sekolah yang Kuotanya Belum Terpenuhi
"Kita sudah membentuk tim evaluasi untuk menilai dan memperbaiki sistem PPDB tahun 2024. Mana saja yang harus kita pertahankan dan mana saja yang harus kita perbaiki," katanya.
Wahyu menjelaskan pula, bagi calon siswa tidak mampu yang tidak lolos masuk sekolah negeri, pemerintah tetap membantu mereka untuk bersekolah di swasta dengan memberikan bantuan keuangan untuk proses masuk sekolah.
"Kita anggarkan sebesar Rp2 juta per siswa, yang kita berikan satu kali saja di awal masuk sekolah dan tahun ini kita mengalokasikan untuk 7.500 siswa," terang Wahyu.
Ia memastikan, tim evaluasi akan bekerja secepatnya untuk merumuskan perbaikan yang diperlukan dalam proses PPDB tahun depan.
"Kita akan evaluasi perbaikan-perbaikan mana yang menjadi ranah kabupaten kota, provinsi, maupun pusat. Insyaallah segera keluar hasilnya," pungkas Wahyu.***
