Jelang Pilkada 2020, KPU Jabar Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih

- 23 Juli 2020, 20:40 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok saat talk show "Pilkada Jawa Barat 2020, Kerumitan & Antisipasinya" di Radio PRFM, Kamis (23/7/2020).*
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok saat talk show "Pilkada Jawa Barat 2020, Kerumitan & Antisipasinya" di Radio PRFM, Kamis (23/7/2020).* /dok. PRFM

PRFMNEWS - Setelah terhambat akibat pandemi Covid-19, Pemilihan Kepala Daerah 2020 akan digelar pada Desember mendatang. Di Jawa Barat ada delapan kota/kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada, yaitu Depok, Kabupaten Bandung, Cianjur, Pangandaran, Kabupaten Tasik, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, dan Indramayu.

Baca Juga: Masa AKB, Volume Sampah Kembali Mendekati Normal

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok mengatakan, saat ini tahapan Pilkada 2020 telah memasuki fase pemutakhiran data oleh petugas. Demi mencegah penyebaran Covid-19, para petugas pemutakhiran data terlebih dahulu menjalani rapid test sebelum mengumpulkan data ke masyarakat.

"Tahap sekarang ini kita sedang proses pemutakhiran data pemilih. Hari ini petugas sedang mengunjungi rumah-rumah untuk memastikan, mencocokan, dan meneliti pemilih," ujar Rifqi saat talk show "Pilkada Jawa Barat 2020, Kerumitan & Antisipasinya" di Radio PRFM, Kamis (23/7/2020).

Baca Juga: Disbudpar Kota Bandung Catat Banyak Restoran dan Cafe yang Melanggar Perwal Selama AKB

"Rapid test dilakukan buat petugas kami yang akan mencocokan dan meneliti, dan juga petugas yang akan melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Jadi sebelum ke lapangan di-rapid test dulu. Jangan sampai dia menjadi carrier," tambahnya.

Rencananya, rapid test juga akan dilakukan di tahapan-tahapan lanjutan yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung yang cukup tinggi antar individu. Rifqi menjelaskan bahwasannya penerapan protokol kesehatan yang ketat selalu diberlakukan di setiap tahapan Pilkada 2020.

"Nanti juga kemungkinan tahapan yang berinteraksi tinggi kita akan rapid test. Kalau ketika kampanye terjadi interaksi yang cukup tinggi kita berlakukan, tapi kalau tidak ya tidak. Yang paling penting itu ketika pemungutan suara, itu pastu di-rapid test petugasnya," jelasnya.

Baca Juga: Komisi X DPR RI Desak Pemerintah Angkat Guru Honorer Jadi PNS

Halaman:

Editor: Rifki Abdul Fahmi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x