Pemprov Pastikan Penyaluran Bansos Akan Lebih Baik di Setiap Tahapnya

- 7 Juli 2020, 18:16 WIB
Proses penyerahan bantuan secara simbolis yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (15/4/2020).* HUMAS JABAR
Proses penyerahan bantuan secara simbolis yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (15/4/2020).* HUMAS JABAR /

PRFMNEWS - Banyak bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan kepada warga di tengah pandemi covid-19. Salah satu bantuan adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).

Kini, bansos dari Pemprov Jabar tahap 2 akan mulai disalurkan kepada warga yang terdata sebagai penerima bantuan dari Pemprov Jabar mulai 8 Juli 2020.

"Khusus untuk Jawa Barat kurang lebih (penerima) yang telah ditetapkan di fase pertama penyaluran ada sekitar 445 ribu dari data yang DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Jadi data DTKS ini data dari kementerian sosial yang seharusnya selalu di-update oleh kabupaten/kota," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Selasa (7/7/2020).

 

Baca Juga: Warga Pangandaran Sumringah Saat Rombongan IPOBA Kunjungi Pangandaran

Diklaim Setiawan, penyaluran bansos dari Pemprov Jabar ini merupakan yang tercepat di Indonesia. Bahkan, bantuan dari Pemprov Jabar ini sudah lebih dulu dibagikan sebelum bantuan dari pemerintah pusat dibagikan.

"Dalan penyaluran bansos yang pertama ini Jawa Barat yang pertama di Indonesia, bahkan lebih cepat dari pemerintah pusat, sehingga kami menggunakan data DTKS," ucapnya.

Dari 445 ribu data penerima, bantuan yang tersalurkan hanya 262 ribu paket bantuan. Hal ini terjadi karena adanya ketidak update-an data warga pada DTKS.

Selain untuk warga yang tercatat di DTKS, bantuan pun disalurkan kepada warga yang terdampak covid-19 dan tercatat sebagai penerima bantuan non DTKS.

Baca Juga: Mudahkan Warga, Dispangtan akan Pasangi Label Sehat pada Hewan Kurban yang Sehat

"Non DTKS ini di Jawa Barat jumlahnya sekitar 1,4 juta ini pada penyaluran pertama dan Alhamdulillah data saat ini bantuan baik data DTKS dan non DTKS sudah disalurkan," ungkapnya.

Di tahap pertama, dalam paket bantuan Pemprov Jabar berisi telur. Di tahap 2 ini, telur itu diganti dengan susu.

Penggantian susu dengan telur ini dilakukan karena banyak ditemukan masalah pada telur. Sebagaimana diketahui, telur jika didiamkan terlalu lama berpotensi menjadi rusak.

"Yang kita pilih adalah susu UHT yang memiliki daya tahan cukup lama," katanya.

Baca Juga: Banyak Pegawainya Mengalami Kesulitan Ekonomi, Pengusaha Tempat Hiburan Harapkan Izin dari Pemkot

Saat ini, Jawa Barat sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru (AKB). Di AKB ini setiap warga harus menerapkan protokok kesehatan salah satunya adalah menggunakan masker jika berada di luar rumah.

Oleh karena itu, pada paket bansos tahap 2 yang diberikan Pemprov Jabar, salah satu bantuan yang turut diberika adalah masker. Diharapkan masker ini digunakan warga saat beraktivitas di luar rumah.

"Mereka pun barangkali ada yang sudah punya dan belum memiliki. Maka dalam bantuan sosial kita tambahkan masker," ungkapnya.

Ditegaskan Setiawan, pada penyaluran bansos tahap 1 ada permasalahan. Dan permasalahan itu dievaluasi dan dilakukan perbaikan pada penyaluran tahap 2.

Selanjutnya, jika pada penyaluran tahap 2 ini pun ditemukan masalah, maka akan ada evaluasi agar ada perbaikan pada penyaluran di tahap 3 nanti.

"Apabila di penyaluran ke 2 ini ada masalah atau kurang optimal ya dipenyaluran ketiga akan kita perbaiki lagi," tegasnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Pembangunan Tol Cisumdawu Dipercepat

Untuk mengetahui update kondisi covid-19 di Jawa Barat, Pemprov Jabar merilis aplikasi bernama Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau lebih dikenal dengan nama PIKOBAR. Dalam Pikobar ini, selain ada data perkembangan covid-19, warga pun bisa mengadu banyak hal.

Disebutkan Setiawan, aduan yang masuk ke PIKOBAR mencapai lebih dari 130 ribu aduan. Aduan yang paling banyak adalah aduan terkait penyaluran bansos.

"Kami sudah merespon 97 persen. Yang masuk ke pengaduan Pikobar ini macam-macam bukan hanya soal bansos saja," ujarnya.***

Editor: Rifki Abdul Fahmi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x