Network
BANDUNG, (PRFM) – Bantuan sosial (bansos) provinsi Jawa Barat (Jabar) tahap II akan segera disalurkan. Data penerima bansos intens divalidasi dan dipadankan, supaya tepat sasaran dan berkeadilan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar mengatakan, dalam penyaluran bansos tahap II, data harus benar-benar bersih, sehingga tidak ada warga yang menerima bantuan lebih dari satu.
"Di samping datanya jelas, alamatnya lengkap, kemudian NIK tidak ganda, yang penting dia (penerima) tidak menerima bantuan yang lain," kata Dodo dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (16/4/20).
Baca Juga: Lokasi SIM Keliling Kota Bandung Hari Ini, Rabu 17 Juni 2020
Bansos provinsi senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten/kota.
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memadankan data penerima bansos, baik data Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun KRTS non DTKS.
"Karena BPKP mempunyai data dari Kemensos, Dana Desa, maupun kabupaten/kota. Kami berupaya sungguh-sungguh untuk tahap berikutnya penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak ada penerima ganda," tambahnya.
Baca Juga: Terjadi Kebakaran Gardu Listrik di Parung Halang Andir, Ini Jawaban PLN
Dodo menyatakan, dinamika penyaluran bansos selalu hadir di lapangan. Guna menekan dinamika itu, Pemda Provinsi Jabar menerima laporan maupun aduan dari masyarakat via PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) dan Aplikasi Sapa Warga.
