Uu Ruzhanul Ulum Imbau Perusahaan Tidak Cicil Pembayaran THR

- 21 April 2022, 21:19 WIB
 Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum hadiri Acara Pemberian THR secara Simbolis bagi Pekerja/Buruh, di PT. Changsin Reksa Jaya Jl. Raya Leles No. 134 Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Kamis 21 April 2022.
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum hadiri Acara Pemberian THR secara Simbolis bagi Pekerja/Buruh, di PT. Changsin Reksa Jaya Jl. Raya Leles No. 134 Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Kamis 21 April 2022. /Humas Jabar

Hal ini pun demi kebangkitan ekonomi yang mulai pulih paska terserang pandemi Covid-19.

Baca Juga: Terdakwa Kasus Tabrakan Nagreg Bandung, Kolonel Priyanto Dituntut Penjara Seumur Hidup

Pun begitu, Pemerintah pun menyediakan posko pengaduan bagi pekerja/ buruh bila menemukan permasalahan terkait THR. Salah satunya lewat laman poskothr.kemnaker.go.id. yang dibuka mulai 8 April sampai 8 Mei 2022.

"Sekarang kegiatan kali ini adalah mengingatkan perusahaan yang ada di Jawa Barat, untuk mempersiapkan, mumpung masih ada waktu, makanya saya ucapkan terimakasih kepada perusahaan yang sudah melaksanakan pemberian THR sesuai peraturan yang ada," ucap Pak Uu.

"Tujuh hari sebelum hari raya Iedul Fitri harus sudah dibayarkan. Pemerintah kali ini gagah, ada pos pengaduan antisipasi karena tidak menutup kemungkinan ada saja perusahaan yang tidak menepati," sambung Dia.

"Kami Pemerintah siap menerima pengaduan. Secara pribadi juga, bisa lewat sosial media saya (melakukan pengaduan)," imbuhnya.

Pak Uu juga mendorong perusahaan agar menepati hak- hak para pekerja lainnya. Seperti misalnya kesempatan yang 'fair' untuk menjadi pegawai tetap, hingga hak- hak beribadah di lingkungan kerja, serta hak lainnya.

Pak Uu pun mengapresiasi perusahaan PT. Changsin Reksa Jaya, yang menjadi tuan rumah pada acara simbolis Penyerahan THR kali ini.

Baca Juga: PENTING! Syarat Terbaru Mudik Lebaran 2022, Tidak Hanya Vaksin Booster

Ini karena perusahaan tersebut memperkerjakan penyandang disabilitas. Artinya perusahaan telah memenuhi hak- hak, dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Halaman:

Editor: Indra Kurniawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah