Network
PRFMNEWS - Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Kota Bandung, Dwi Subawanto meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif dan memastikan daerah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka mulai Januari 2021, adalah zona hijau virus corona (Covid-19).
Menurut Dwi, pemerintah harus menjamin bahwa daerah yang menyelenggarakan KBM secara tatap muka itu aman dari bahaya Covid-19.
Pelaksanaan KBM tatap muka di daerah harus berpatokan pada level kewaspadaan Covid-19 di daerah tersebut.
Jangan sampai kata dia, KBM tatap muka memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19.
"Saya khawatir kalau tidak ada jaminan, sekolah jadi klaster baru pertumbuhan penyakit Covid-19," kata Dwi saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Minggu 22 November 2020.
Baca Juga: Jadwal GP Portugal, Seri Penutup MotoGP 2020, Saksikan Malam Ini di Trans 7
Baca Juga: Libur Panjang Akhir Tahun Sebentar Lagi, PHRI Sebut Okupansi Hotel Masih Abu-Abu
Baca Juga: Ada-Ada Saja, Pria Ini Ganti Plat Nomor Jadi Bertuliskan ‘Mantan Raisa’
Dwi mencontohkan KBM tatap muka di Kota Sukabumi yang pernah direncanakan beberapa waktu lalu, yang ternyata tidak jadi dilaksanakan karena daerah tersebut belum sepenuhnya aman dari Covid-19.
"Contohnya di Sukabumi yang sudah dianggap zona hijau, dan akan dibuka sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan sampai dihadiri Wapres, tapi besoknya ditutup lagi. Berarti tidak ada keyakinan daerah itu betul-betul sudah zona hijau," katanya.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus bekerjasama untuk memastikan daerah yang akan menyelenggarakan KBM tatap muka aman.
"Kajian-kajian yang dilakukan harus benar dan komprehensif, jangan ecek-ecek karena menyangkut nyawa manusia," katanya.
Pemerintah juga kata dia harus memastikan KBM tatap muka seperti kebijakan pelaksanaan Pilkada Serentak yang sudah pasti akan dilaksanakan.
Jangan sampai, kebijakan penyelenggaraan KBM tatap muka dikembalikan lagi ke publik.
"Jangan ada kebijakan 'kalau orangtua ga mau nyekolahin anak, ya silahkan'. Tapi pastikan oleh pemerintah, jangan dikembalikan lagi ke publik, pastikan (KBM tatap muka) aman," katanya.
Baca Juga: UMK 10 Daerah di Jabar Tidak Naik, Buruh Berencana Minta Klarifikasi ke Dewan Pengupahan
Baca Juga: Kembali Stabil, Ini Update Harga Emas Hari Ini 22 November 2020
Baca Juga: Uang Rp10 Juta Milik Warga Bandung Ini Raib Gara-gara Telepon Call Center Palsu Setelah ATM Tertelan
"Sebagai contoh, Pilkada kan tetap berlangsung, berarti pemerintah sudah mengkaji di beberapa daerah yang menggelar Pilkada, bahwa itu (Pilkada) layak dilaksanakan," sambungnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengizinkan sekolah untuk kembali menggelar KBM secara tatap muka mulai Januari 2021,
Keputusan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (SKB 4 Menteri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021.***
