Network
PRFMNEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 sebesar p3,19 triliun. Beberapa pos mengalami penyesuaian akibat kebijakan refokusing anggaran, sehingga berkurang. Namun ada pos anggaran yang justru mengalami lonjakan signifikan, yaitu Belanja Tak Terduga yang mencapai Rp285 miliar lebih, dari semula hanya Rp33 miliar.
Menanggapi hal tersebut, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjajaran, Dr. Cupian SE, MT mengatakan, ada kejanggalan yang terlihat dari komposisi APBD Perubahan 2020 kota Bandung. Menurutnya, pos Belanja Tak Terduga dalam situasi normal, hanya bisa maksimal mengalami peningkatan sebesar 20 persen dari alokasi yang ditetapkan sebelumnya dalam APBD Murni.
“Sesuatu yang agak janggal ya. Jika lihat dari kompisisi anggaran tentu jadi pertanyaan apakah ada hal-hal yang urgen di kota Bandung sehingga butuh penganggaran yang cukup besar. Seingat saya maksimum 20 persen dari yang sebelumnya, tidak lebih dari itu,” jelas Cupian saat dihubungi, Selasa 13 Oktober 2020.
Baca Juga: Kocak, Pria Ini Pelesetkan Omnibus Law Jadi Undang-Undang Melly Goeslaw
Dalam referensinya, Biaya Tak Terduga (BTT) lazimnya dialokasikan untuk kebencanaan atau kedaruratan yang sifatnya diluar perencanaan. Selain itu, lanjut Cupian, untuk bencana sendiri sudah ada alokasi anggaran yang disimpan di beberapa Dinas.
“Jadi masalah ini sebenarnya Pemkot harus punya argumen yang kuat dan rasional, serta terukur sesuai sistem penganggaran. Masyarakat sebetulnya sudah bisa memperkirakan, untuk kota Bandung butuh berapa. Jika tidak bisa memberikan penjelasan rasional, tentu bisa menjadi preseden buruk buat pemerintah,” jelasnya.
Cupian juga menyoroti alasan Pemkot menganggarkan penanganan pandemi Covid-19 dalam pos Belanja Tak Terduga. Sebab Cupian menilai semestinya jika memang untuk penanganan Pandemi, bisa disimpan di pos belanja lain yang dititipkan pada Dinas terkait. Ia justru khawatir, jika anggaran itu di titipkan dalam BTT, potensi penyelewengannya jadi lebih terbuka.
Baca Juga: Demo Penolakan UU Cipta Kerja Terjadi di Banyak Daerah, Prabowo Sebut di Baliknya Ada Pihak Asing
“Betul, semestinya itu bisa di dinas yang khusus menangani masalah itu, tidak disimpan di tempat gelap seperti BTT. Karena peluang untuk penyelewengannya sangat terbuka, saya khawatir seperti itu,” ujarnya.
