Network
PRFMNEWS - Pasca disahkannya undang-undang cipta kerja oleh DPR, gelombang aksi unjuk rasa penolakan undang-undang tersebut terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia.
Ribuan orang dari elemen buruh, mahasiswa, dan lainnya turun ke jalan menyuarakan penolakan undang-undang cipta kerja. Bahkan, beberapa aksi unjuk rasa berakhir rusuh.
Terkait aksi tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan kerusuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa beberapa hari lalu ditunggangi pihak asing.
"Saya ga yakin pemuda atau mahasiswa melakukan kerusuhan. Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Ga mungkin seorang patriot membakar milik rakyat. Kalau mau demo silahkan demokrasi itu boleh demo, masa bakar milik rakyat. Jadi kalau sudah begitu kita harus sangat waspada," kata Prabowo sebagaimana dikutip prfmnews.id dari ANTARA, Selasa 13 Oktober 2020.
Menurut dia, banyak massa unjuk rasa yang belum membaca UU Cipta kerja dan termakan hoaks yang bertebaran di media sosial.
"Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana seolah ini tidak ada, itu tidak ada," katanya.
Baca Juga: Covid-19 di Jabar Diklaim Terkendali, Ridwan Kamil: Sekolah itu Dibuka Kalau Zona Hijau
Prabowo mengatakan, hoaks yang mengiringi UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Bahkan, ia menyebut, dalangnya berasal dari luar negeri.
"Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," tegasnya.
Aksi unjuk rasa kemarin digelar di tengah situasi pandemi covid-19. Oleh karena itu, Prabowo pun sangat menyayangkan hal itu, terlebih banyak pihak yang mengabaikan protokol kesehatan.
Baca Juga: Demokrat Dituding Tunggangi Demo UU Cipta Kerja, Begini Jawaban SBY
"Ini kan mencelakakan anak-anak kita. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin. Ini kan lagi covid-19," ujarnya.
Prabowo pun meminta semua pihak bersabar dan mempersilakan untuk melakukan uji materi atau judicial review atas UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita coba. Kalau UU ini tidak bagus pelaksanaannya, tidak baik, bawalah ke judicial review, ke MK, sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi," pungkasnya.***
