Network
PRFMNEWS - Sebagian besar fraksi DPRD Kabupaten Bandung menilai bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bandung 2020 belum final.
Alhasil, APBD Perubahan Kabupaten Bandung 2020 batal disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Senin 7 September 2020.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai tertundanya pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Bandung 2020 bakal berdampak terhadap program yang dijalankan.
"Bakal ada dampak terhadap kelambanan dalam penyelesaian kegiatan, karena masyarakat membutuhkan dukungan anggaran, apalagi terkait Covid," kata Asep saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kamis 10 September 2020.
Baca Juga: Babak Baru Kasus Perkosaan di P2TP2A Lampung Timur, Perkara Dilimpahkan ke JPU
APBD Perubahan ini kata dia harus segera disahkan. Karena setelah APBD Perubahan 2020 rampung, selanjutnya akan menyusun APBD murni 2021.
Dalam APBD murni ini kata dia, harus diselesaikan terlebih dahulu Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"KUA-PPAS ini misal di bulan Juli, ini harus selesai. Setelah itu lalu dibahas RAPBD 2021," katanya.
Dia mengatakan, jika APBD Perubahan 2020 tertunda lagi, maka akan menghambat segala macam kebutuhan pembangunan, termasuk penanganan Covid-19.
"Itu dampak risiko kalau ada kelambatan dalam pengesahan penetapan ABPD Perubahan," katanya.
Baca Juga: Pemkot Bandung Kaji PSBB, Pengamat: Dari Sisi Ekonomi, PSBB Itu Jalan Terberat
Oleh karena itu lanjut dia, harus segera dicari jalan keluarnya. Perlu didalami latar belakang dan alasan sebagian besar fraksi yang menyatakan bahwa APBD Perubahan Kabupaten Bandung 2020 belum final.
"Jalan keluarnya harus konsultasi ke provinsi untuk bisa menyelesaikan RAPBD yang sedikit buntu. Nanti bakal ada pendampingan dari provinsi untuk bisa menyelesaikan APBD itu," katanya.***
