Network
PRFMNEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) sedang mengkaji pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Hal itu merupakan respons dari meningkatnya kasus virus Corona (Covid-19) belakangan ini di Kota Bandung.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi mengatakan, jika dilihat dari sisi ekonomi, PSBB merupakan jalan terberat apabila diterapkan.
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi saat ini baru bergerak antara 20 sampai 25%.
"Dari sisi ekonomi PSBB itu jalan terberat, ekonomi baru bergerak 20 sampai 25% untuk sektor tertentu, tiba-tiba kita dihadapkan dengan potensi PSBB," kata Acu saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kamis 10 September 2020.
Baca Juga: Tindaklanjuti PSBB Jakarta, Dishub Jabar Masih Tunggu Keputusan Soal Pembatasan Kendaraan di Bodebek
Ekonomi Kota Bandung katanya, akan tetap bergerak jika tidak diberlakukan PSBB. Meskipun disatu sisi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan tersebut secara total.
Artinya kebijakan PSBB di Jakarta tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap Kota Bandung. Namun, risiko terhadap ancaman Corona meningkat.
"Kalau tidak (PSBB), ekonomi akan tetap bergerak, tapi risiko (Corona) meningkat," katanya.
Oleh karenanya, dia mengatakan harus ada komitmen dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan protokol krisis dalam berbagai aspek, terutama untuk mencegah terjadinya klaster penyebaran Corona.
"DKI (Jakarta) sudah merespons kondisi hari ini karena lebih dari 30% kasus baru dalam beberapa minggu ini. Ini jadi bahan pertimbangan buat kita untuk meningkatkan mitigasi penanganan Covid-19, sebagaimana yang dilakukan DKI," katanya.
Baca Juga: Tank Tabrak Gerobak Penjual Tahu dan Sepeda Motor di Bandung Barat, TNI Siap Ganti Rugi
Lebih lanjut dia berharap, Pemkot Bandung memberikan sanksi berat terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan imbauan protokol kesehatan.
Agar, semua yang bisa berpotensi menjadi media penyebaran Covid-19 dapat ditekan.
"Tanpa sanksi berat, tentu sangat kurang. Saya harap bisa melibatkan aparat penegak hukum dalam penanganannya," katanya.***
