Network
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha.
Ia menyebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan harus tuntas, termasuk akses dan infrastruktur pendukung. Sehingga perlu dilakukan pembatasan pengunjung di Masjid Al-Jabbar, sebelum hal tersebut terealisasi.
"Dalam hal ini pemerintah provinsi harus bertanggung jawab, karena ini berdampak bagi warga yang ada di sekitar masjid," kata Achmad.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Khairullah mengatakan perlu rencana yang tepat dan sesuai untuk menangani masalah di kawasan Masjid Raya Al Jabbar saat ini.
Khairullah mengatakan, muncul titik-titik kemacetan baru setelah diresmikannya Masjid Raya Al Jabbar.
Baca Juga: Persib Bandung Melesat ke Puncak Klasemen Liga 1
Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung meminta agar ada perencanaan yang matang, sehingga kemacetan atau kepadatan kendaraan tidak mengganggu warga sekitar.
"Maka perlu ada grand planning yang tepat, serta infrastruktur pendukung yang dapat mengurai persoalan lalu lintas ini," ucap Khairullah.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Agus Gunawan menyoroti terkait infrastruktur pendukung masjid Al-Jabbar, karena selain terkait akses juga ada masalah drainasenya.
"Tentu ini menjadi masukan yang baik bagi komisi kami, dan akan kami perdalam lagi terkait bagaimana infrastruktur di sekitar Masjid Al-Jabbar karena berdampak kepada warga sekitarnya," jelasnya.***
