Network
Ema mengaku, pihak ketiga biasanya kerap mencari peluang untuk menyalurkan SDM termasuk ke Pemkot Bandung. Akan tetapi, lanjut Ema, Pemkot Bandung masih menunggu intruksi serta solusi dari pemerintah pusat terkait wacana penghapusan tenaga honorer.
"Biasanya kan ruang-ruang dan peluang seperti ini ditangkap oleh para penyedia jasa itu, biasanya seperti itu. kita sedang menunggu, bagaimana solusi dari pemerintah pusat itu untuk bisa menyelesaikan persoalan PHL," ungkap Ema.
Baca Juga: Sabah Malaysia Berguru ke Pemkot Bandung Terkait Smart City dan Pengembangan SDM
Di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengungkapkan, jika tenaga honorer jadi dihapuskan, Pemkot Bandung secara langsung akan kekurangan sekitar 5.000 pegawai. Maka pihaknya akan mengevaluasi kinerja dari pegawai honorer dan outsource tersebut.
"Dari 18.257 tenaga honorer yang ada itu sebagian sudah ada yang memiliki kontrak outsourcing. Kita prinsipnya asalkan terbukti di lapangan, bahwa teman-teman ini berkinerja untuk pembangunan Kota Bandung pasti tidak mungkin didisrupsi atau dihentikan," jelasnya.
Agar pelayanan publik di Kota Bandung tidak terganggu, lanjut Adi, kebijakan itu sudah disiapkan. Terlebih, para pegawai honorer tersebut beberapa diantaranya memiliki peran penting dalam berjalannya pelayanan publik.
Baca Juga: 5 Manfaat Arang Aktif untuk Kesehatan, kata dr. Saddam Ismail
"Kalau dihentikan, pelayanan publik terhenti. Contoh kebersihan dan sebagainya, pengamanan. Atau ada kalau dari Dishub pengatur lalin. Pasti akan kesulitan. Prioritas yang berhubungan dengan pelayanan publik itu akan diutamakan berlanjut," jelasnya.
Berdasarkan informasi dari BKPSDM, saat ini terdapat 18.257 tenaga honorer yang berada di lingkungan Pemkot Bandung. Mayoritas, tenaga honorer berada di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.***
