Network
"Oleh karena itu memposisikan ketua parpol sebagai bursa kandidat calon walikota lebih masuk akal ketimbang nama-nama yang belum jelas partai politik pengusungnya," tandas Jajang.
Baca Juga: Resmi Dikukuhkan, Kepengurusan Kadin Kota Bandung Masa Bakti 2021-2026
Seorang ketua partai, kata Jajang, lebih berpeluang ikut gelanggang pertarungan Pilwalkot, ketimbang kader non Partai, yang di akhir cerita selalu terjadi disharmony antara kandidat dan partai yang mengusungnya.
Jajang pun memberikan koreksi terhadap hasil survei Instrat, menyangkut hasil survei yang mencantumkan nama Fiki Satari, sebagai kandidat bakal calon Walikota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam referensi Jajang, staf khusus Kementerian Koperasi UMKM tersebut tidak lagi jadi kader PKB, melainkan sudah berpindah Partai.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Yakin Kadin Bisa Akselerasikan Kebangkitan Ekonomi di Kota Bandung
"Saya tidak paham juga ya, dari mana itu infonya kalau Fiki Satari di PKB ? Artinya, ini menjadi catatan serius lembaga survei mana pun, bahwa basis data itu harus diperhatikan. Jangan asal comot atau asal tulis saja," kata Jajang.
Perihal ini, Jajang memberikan kembali contoh betapa Ketua Partai jadi orang yang pertama mendapatkan tiket istimewa untuk pilkada. Ia mengatakan, tidak mungkin Ketua PKB kota Bandung mau begitu saja memberikan tiket tersebut kepada orang lain, apalagi bukan kader partainya.
"Saya mengamati, kang Erwin ketua PKB sudah mulai melakukan sosialisasi masif. Entah memang untuk pilwalkot atau kaitannya dia sebagai anggota dewan, saya tidak tahu. Erwin sebagai ketua PKB lebih terkenal secara popularitas, elektabilitasnya pun lebih tinggi, buah hasil kerjanya dengan masyarakat selama ini. Sehingga wajar sekali, raihan suaranya di pileg 2019 yang mencapai hampir 16.000 suara.
