Network
PRFMNEWS - Pemerintah Kota Bandung melakukan lockdown di Balai Kota dan seluruh kantor dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk sementara waktu.
Alasannya karena banyak pegawai dan ASN di lingkungan Pemkot Bandung yang terpapar Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Bahkan angkanya masih terus bertambah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan, hingga Jumat 25 Juni 2021, lebih dari 300 pegawai di Pemkot Bandung terpapar Covid.
Baca Juga: ASN Banyak Terpapar, Semua Kantor Dinas di Kota Bandung Tutup Sementara
"Data per hari ini pegawai yang terkena Covid-19 masih kita kumpulkan. Sampai Jumat lalu angkanya di atas 300 orang untuk seluruh OPD," ujar Adi saat dikonfirmasi, Senin 28 Juni 2021.
Saat ini Pemkot Bandung melakukan tracking dan tracing terhadap kontak erat pegawai yang positif Corona. Mereka semua masih menunggu hasil SWAB Test keluar.
"Para kontak erat masih menunggu hasil test swab," tuturnya.
Baca Juga: Pria Asal Tasikmalaya ini Titip Persib Jadi Juara Tahun ini Kepada Erick Thohir
Sesuai arahan Wali Kota Bandung, Adi mengungkapkan semua kantor dinas memberlakukan Work From Home (WFH). Namun ia memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
"Untuk OPD lain yang berkantor di luar lingkungan Balai Kota juga diberlakukan WFH sesuai kondisi masing-masing. Catatannya pelayanan publik tetap dilakukan dengan optimal," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengungkapkan, Kota Bandung sudah mengantisipasi dengan menerapkan aturan pengetatan walau saat aturan dibuat, Kota Bandung masih berada di zona oranye.
Baca Juga: Balai Kota Bandung Di-Lockdown, Tidak Ada Kegiatan Offline
Sehingga, ketika Kota Bandung masuk ke zona merah hanya perlu meningkatkan pengawasan.
Kuncinya, Yana meminta partisipasi masyarakat untuk menerapkan 5M secara ketat. Selain itu, turut mengawasai pelaksanaan pengetatan dalam rangka mencegah transmisi lebih luas.
"Intinya adalah mengurangi mobilitas warga. Karena kita yakini ini semua karena transmisi antar penduduk dan mobilitas yang terus bergerak. Sebetulnya di Kota Bandung pengawasannya diketatkan. Jangan hanya pemerintah saja tapi masyarakat juga mari bersama-sama," pungkasnya.***
