Network
Ia berharap misi besar itu bisa betul-betul terwujud di Kota Bandung. Komisi D akan melakukan rapat intensif, mengundang semua pihak terkait seperti dinas kesehatan dan rumah sakit.
Aries menyatakan, Komisi D tengah mewujudkan Sistem Kesehatan Daerah yang menjamin kemudahan layanan kesehatan warga Kota Bandung dan memastikan pelayanan kesehatan warga tidak terkendala.
“Nanti persoalan BPJS merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Daerah. Jadi BPJS tidak bergerak sendiri. Jadi semua merupakan rangkaian, dan terintegrasi di dalam sebuah Sistem Kesehatan Daerah. Itu menjadi goal yang akan dicapai bersama,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Bandung Medianti Ellya menyambut baik tawaran sinergitas dalam menjamin layanan kesehatan warga bersama DPRD Kota Bandung.
“Kita akan selalu berkoordinasi bersama DPRD Kota Bandung dan akan meningkatkan komunikasi agar sosialisasi layanan kesehatan kepada masyarakat agar bisa semakin tepat sasaran,” tuturnya.
Baca Juga: Gempa Terkini Pangandaran 18 Februari 2021 : Kekuatan Magnitudo Capai 3,8 Terasa Sampai Garut
Baca Juga: Polisi di Polsek Astana Anyar Terlibat Kasus Narkoba, Polrestabes Bandung Langsung Gelar Tes Urine
BPJS Kesehatan Kota Bandung juga akan terus melakukan koordinasi dengan RS. Di tengah pandemi ini, kata dia, BPJS Kesehatan Kota Bandung terus memaksimalkan fitur kemudahan layanan lewat aplikasi Mobile JKN, terutama sebagai solusi di tengah pandemi.
Kepada Komisi D DPRD Kota Bandung, ia melaporkan bahwa Pemkot Bandung telah mencapai Cakupan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) sejak 1 Januari 2018 dan berkomitmen akan tetap mencapai UHC minimal di 95 persen dengan mekanisme pendaftaran langsung aktif.
UHC Pemkot Bandung per 4 Februari 2021 tercapai di 95,05 persen, atau sebesar 2.367.059 jiwa dari jumlah penduduk Kota Bandung per semester I Tahun 2020 sebanyak 2.490.386 jiwa. Selisih terhadap capaian sebesar 123.327 jiwa yang belum ber-JKN.
