PRFMNEWS - Pengamat Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf ikut menanggapi isu belum ditetapkannya Wali Kota Bandung definitif.
Menurut Hukum Tata Negara, kata Asep, prosedur penetapan Wali Kota Bandung definitif sebetulnya sangat sederhana.
Artinya penetapan Wali Kota Bandung definitif bisa dilakukan sesegera mungkin.
Asep memaparkan, misalnya ada kepala daerah yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, pemerintah daerah itu membuat pernyataan ke DPRD. Lalu DPRD mengadakan Pleno dengan agenda perlunya ada pengisian kepala daerah definitif.
Baca Juga: Berapa Lama Durasi PTM di Sekolah Dalam Sehari? Ini Jawaban Pemkot Bandung
Hasil Pleno ini kemudian disampaikan DPRD ke Gubenur. Lalu Gubernur menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Setelah itu Kemendagri mengeluarkan perintah penetapan kepala daerah definitif.
"Padahal prosedurnya sangat sederhana sekali kalau kita bicara mengenai prosedur penetapan Wali Kota Bandung definitif," jelas Asep saat ON AIR di Radio PRFM, Sabtu 8 Januari 2022.
Asep menambahkan, hal ini lebih sederhana ketimbang ada Kepala Daerah yang diberhentikan.
Soalnya, lanjut Asep, akan lebih banyak lembaga negara yang akan mengambil peran untuk penetapan pemimpin daerah definitif.
"Salah satu lembaga negara yang akan terlibat adalah Mahkamah Agung," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Debt Collector Salah Sasaran di Majenang, Pihak Kepolisian Siap Usut Tuntas
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengharapkan Wali Kota Bandung definitif segera ditetapkan.
Bahkan Ridwan Kamil telah mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, sebagai Wali Kota Bandung definitif.***