PRFMNEWS - PT KAI angkat suara dan memberikan penjelasan terkait pembongkaran rumah warga Jalan Anyer Dalam Kota Bandung yang dianggap semena-mena.
Humas PT KAI Daop II Bandung, Kuswardoyo membenarkan pihaknya melakukan eksekusi terhadap 25 rumah warga di Jalan Anyer Dalam pada 18 November 2021. Pembongkaran dilakukan kepada semua bangunan, baik yang telah menerima uang bantuan biaya bongkar atau tidak.
PT KAI menegaskan bahwa lahan tersebut adalah aset milik PT KAI dan bersertifikat. Sehingga PT KAI tidak mungkin memberikan biaya ganti rugi lahan seperti yang diminta para warga yang menempati lahan itu.
Baca Juga: Polemik Penggusuran Rumah Jalan Anyer Dalam oleh PT KAI, Warga Sepakat Bertahan
"Ada juga yang minta ganti rugi Rp5 juta per meter persegi, tentu tidak mungkin PT KAI sebagai pemilik lahan untuk membeli lahannya kembali," kata Kuswardoyo saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Selasa 23 November 2021.
Kuswardoyo mengatakan, pihaknya pada bulan Mei 2021 lalu telah menyampaikan sosialisasi terkait pembongkaran. Pihaknya sudah menawarkan uang bongkar, sebagian warga ada yang tidak setuju, tapi PT KAI tetap melakukan eksekusi lahan karena itu milik PT KAI.
"Mereka itu menempati lahan PT KAI, kemudian mereka juga tidak memiliki izin mendirikan bangunan di lokasi tersebut, kami PT KAI hendak ingin menggunakan lahan tersebut," ungkapnya.
Soal tudingan PT KAI semena-mena karena mengeksekusi lahan di tengah proses hukum gugatan pengadilan, Kuswardoyo menuturkan, meski ada gugatan di pengadilan tapi tidak ada satu pun keputusan dari pengadilan yang melarang PT KAI melakukan pembongkaran lahan.
Pihaknya juga sebenarnya mempersilakan siapa pun yang merasa keberatan dan merasa memiliki hak atas lahan tersebut untuk menggugat ke pengadilan.
"Tapi tentunya tidak ada satu pun keputusan dari pengadilan yang menyatakan PT KAI tidak boleh melakukan eksekusi untuk penertiban aset tersebut, makanya tetap jalan terus," ucapnya.
Baca Juga: KAI Tegaskan Pembongkaran Rumah di Jalan Sukabumi dan Anyer Dalam adalah Lahan Milik PT KAI
Ia kembali menegaskan proses eksekusi sudah mendapat pengetahuan dan seizin kewilayah setempat, sebab di lokasi pun ada petugas Satpol PP, kecamatan, dan TNI-POLRI.
"Apa yang kami lakukan juga sudah dari pengetahuan dan seizin kewilayah setempat, karena buktinya di lokasi ada petugas dari satpol PP, kecamatan, TNI-POLRI," jelasnya.
Terkait ketidakhadiran PT KAI saat dipanggil rapat oleh DPRD Kota Bandung, ia menjelaskan surat undangan yang diterimanya mendadak.
Baca Juga: Lowongan Terbaru BUMN di PT KAI Wisata untuk Lulusan SMA Hingga S1 untuk November 2021
Surat diterima pada malam hari sedangkan rapat pertemuan diadakan besok paginya. Oleh karena itu, PT KAI mengirim surat balasan untuk meminta penjadwalan ulang pertemuan tapi belum ada jawaban lagi.
"Kami sempat diundang, tapi waktunya terlalu mepet dan surat datang malam hari dan rapatnya pagi, makanya kami kirim surat balasan kami minta reschedule lagi tapi belum terima jawaban kapannya," pungkasnya.***