PRFMNEWS - Di masa pandemi covid-19, setiap hotel yang beroperasi harus memiliki sertifikat Cleanliness, Health, Safety, dan Environment (CHSE).
Ternyata sertifikasi CHSE ini ternyata memiliki masa berlaku yaitu selama satu tahun saja.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar meminta pemerintah mengaji ulang sertifikasi CHSE ini.
Baca Juga: Komentari 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Mahfud MD Sebut Kebijakan Presiden Sudah Benar
Menurutnya seiring dengan berjalannya waktu, ternyata CHSE ini tidak memberikan dampak signifikan.
Menurutnya, saat ini tidak ada perbedaan pelayanan antara tempat yang sudah miliki sertifikasi CHSE dengan yang belum karena semuanya disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M.
"Kita melihat di lapangan ternyata tidak ada perbedaan bagi anggota yang sudah mendapatkan CHSE dan bagi anggota yang belum dapat CHSE, dan bagi tamu tidak menanyakan sudah CHSE atau belum," kata Herman saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel Selasa, 28 September 2021.
Baca Juga: Viral! Seorang Ibu yang Sabar Menemani Putranya Ikut Seleksi CPNS di Aceh
Herman menjelaskan, meski sertifikasi CHSE ini dibiayai negara, hal ini lebih baik dihentikan karena membuang-buang anggaran.
Selain itu dia pun hawatir nantinya sertifikasi CHSE ini menjadi beban bagi para pengusaha jika tidak lagi dibiayai APBN.
"Apalagi sekarang dalam kondisi covid ini belum pulih," paparnya.
Baca Juga: Program Buruan Sae Dapat Perhatian dari Wapres, Kadis DKPP: Ini Satu Kerhormatan
Herman menyampaikan, ada wacana CHSE ini akan menjadi salah satu poin dalam perizinan OSS.
Jika hal ini jadi maka Herman menilai hal ini akan semakin memberatkan para pengusaha hotel dan restoran.
Dengan kondisi ini, Herman sebut PHRI pusat dan PHRI Jabar khususnya meminta agar sertifikasi CHSE ini digabungkan dengan sertifikasi laik sehat yang dilakukan dinas kesehatan.
Baca Juga: Hasil Liga Champions Dini Hari Tadi: Real Madrid Kalah dari Tim Debutan di Kandang Sendiri
"CHSE itu cukup disatukan dengan laik sehat yang selama ini dikeluarkan dinas kesehatan yang biayanya cukup murah dan terjangkau," ungkapnya.***