Network
PRFMNEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga resmi menjadi Undang-Undang.
Presiden menetapkan Cipta Kerja menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Setelah ditandatangani, PDF UU Cipta Kerja final tersebut bisa didownload masyarakat melalui laman Setneg - jdih.setneg.go.id/Terbaru.
Selain di laman tersebut, masyarakat juga bisa mendownload PDF UU Cipta Kerja di laman jdih.setkab.go.id.
Baca Juga: Ditandatangi Presiden Kemarin, UU Cipta Kerja Langsung Digugat Hari Ini
Diketahui UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin, 2 November 2020 dengan nomor Lembaran Negara (LN) 245 dan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN) 6673, dan sudah dapat dilihat di laman resmi Setneg.
Total halaman undang-undang tersebut berjumlah 1.187 halaman seperti yang terakhir disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
UU Cipta Kerja ini memuat 11 klaster, 15 bab, 186 pasal, dan merevisi 77 undang-undang yang dibahas sejak April hingga Oktober oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah.
Baca Juga: Jokowi Tandatangani UU Cipta Kerja, Fraksi PKS: Ga Kaget, Karena Undang-Undangnya Usulan Pemerintah
Dalam pertimbangan UU tersebut dinyatakan bahwa UU Cipta Kerja "diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi".
Selanjutnya "untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja".
Baca Juga: Sudah Diteken Presiden Jokowi, Berikut Link Download PDF UU Cipta Kerja Final
Seperti diketahui, UU Cipta Kerja mendapat penolakan terutama dari kalangan pekerja.
Pasalnya, yang paling menuai kontroversi di UU Cipta Kerja ini adalah klaster ketenagakerjaan yang merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Klaster ketenagakerjaan ini dianggap pro terhadap pengusaha dan melemahkan kaum pekerja.
Namun disisi lain, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap bisa menggaet investasi dengan berbagai kemudahan yang diatur dalam undang-undang tersebut.***
