Network
PRFMNEWS - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyatakan, satu tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia merupakan era satu tahun kemunduran demokrasi dan penegakan hukum.
Menurut Ujang, perlu ada koreksi dan evaluasi besar-besaran terkait proses demokrasi dan penegakan hukum selama Jokowi-Ma'ruf masih memimpin Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
"Dalam konteks demokrasi, kita banyak mengalami kemunduran. Sama halnya dengan penegakan hukum," tegasnya saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Selasa 20 Oktober 2020.
Baca Juga: Pendaftar yang Berhak Terima BLT UMKM Rp2,4 Juta Akan Mendapatkan SMS dari Bank Penyalur
Dituturkan Ujang, kemunduran demokrasi sudah terlihat saat Jokowi-Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2020. Kala itu, masyarakat diminta agar tidak turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi saat Jokowi-Ma'ruf akan dilantik.
"Seolah-olah saat itu Indonesia berada dalam keadaan perang. Masyarakat tidak boleh menggelar demonstrasi saat Jokowi-Ma'ruf dilantik," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ujang menyatakan suara dan tuntutan rakyat selama setahun belakangan tidak pernah diperhatikan oleh Jokowi-Ma'ruf.
Baca Juga: Penerima Prakerja Gelombang 9 Diminta Segera Beli Pelatihan Pertama, Jika Tidak Ini Risikonya
Ujang mencontohkan, ketika mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut revisi UU KPK, pemerintah dan DPR tetap tidak merubah isi Undang-undang tersebut.
Bahkan menurutnya, Pemerintah dan DPR kukuh hingga hari ini KPK harus dilemahkan.
