Network
Setelah enam tahun kepemimpinan Sofyan Djalil, posisinya digantikan oleh Hadi Tjahjanto pada (2022-2024). Hadi Tjahjanto sendiri merupakan Panglima Tentara Nasional Indonesia periode 2017-2021.
Terkait capaian Reforma Agraria, Menteri AHY menyampaikan bahwa hingga saat ini Kementerian ATR/BPN berhasil melampaui beberapa target sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2024.
Baca Juga: Menteri AHY Serahkan 1.369 Sertipikat Elektronik di Gedung Sate
Dalam hal Penataan Aset yang terdiri dari legalisasi aset dan Redistribusi Tanah, dari target 9 juta hektare, Kementerian ATR/BPN berhasil mencapai 12,5 juta hektare.
Tidak hanya legalisasi aset, Menteri AHY juga menyampaikan capaian jajarannya terkait Penataan Akses.
“Pemerintah telah melaksanakan penyuluhan dan pendampingan kepada 364.397 kepala keluarga, sesuai dengan potensi tiap-tiap kelompok masyarakat, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan lain sebagainya,” terangnya.
“Dari proses ini terjadi peningkatan pendapatan masyarakat sebanyak 41%, melebihi target 20% atau dua kali lipat dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian ATR/BPN,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam Reforma Agraria Summit 2024 yang mengusung tema “Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak dan Berkelanjutan” ini, Menteri AHY menyatakan koordinasi dan komunikasi antar kementerian harus semakin diintensifkan. Bukan hanya di atas kertas dan di meja-meja pertemuan saja, namun harus bisa diimplementasikan di lapangan.
“Untuk itu, marilah kita bersinergi dan menjadikan output dari Reforma Agraria Summit 2024 ini sebagai fondasi yang lebih kokoh untuk mengakselerasi kerja bersama, serta menyiapkan baseline bagi pelaksanaan Reforma Agraria di masa mendatang, yang kita harapkan semakin berdampak dan berkelanjutan,” pungkas Menteri AHY.
Hadir dalam kegiatan ini, jajaran Pimpinan Komisi II DPR RI, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong; Tim Percepatan dan Tim Pelaksana Reforma Agraria Nasional; Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi se-Indonesia; serta perwakilan akademisi dan Civil Society Organization.***
