Network
Menurut data SIPSN, sampah makanan yang masuk dalam rantai pangan menempati urutan pertama dengan total 43.3% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlu adanya mitigasi dalam bentuk kebijakan dan program pengurangan food loss dan food waste pada rantai produksi, distribusi dan konsumsi.
“Penyebab kebakaran TPA adalah ledakan timbulan gas metana yang dipicu kemarau panjang dan sistem open dumping. Sumber gas metana di TPA, sebagian besar berasal dari timbulan sampah organik, salah satunya sampah pangan. Data Bappenas (2021) menyatakan bahwa timbulan sampah pangan di Indonesia rata-rata 115 -184 kg/kapita/tahun yang berkontribusi 7,29% emisi GRK Indonesia. Perlu upaya mitigasi dalam bentuk kebijakan dan program pengurangan Food Loss dan Food waste pada rantai produksi, distribusi dan konsumsi. Untuk memperpanjang umur TPA, sampah organik juga sebaiknya tidak dikirim ke TPA dan dikelola di dekat sumber atau di kawasan. Dengan demikian pendekatan zero waste akan mendukung pencapaian low carbon development,” papar Titik.
Selain mitigasi pengurangan food waste dan food loss, Indonesia seharusnya juga memberhentikan kebijakan pembangunan Waste to Energy (WtE) untuk mendorong pengurangan emisi karbon dan polusi bahan berbahaya beracun karena kebijakan ini merupakan salah satu bentuk solusi semu.
Dalam pandangan Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, WtE hanya mengalihkan masalah sampah menjadi polusi beracun dan meningkatkan emisi karbon. WtE juga menjadi disinsentif transformasi menuju sistem yang sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pemilahan dan pengurangan sampah.
“Pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui pembangunan PLTSa dan juga penggunaan RDF untuk cofiring di PLTU yang semakin gencar di tahun-tahun terakhir ini adalah pendekatan yang menyesatkan. Dari sisi transisi energi, opsi ini tidak signifikan dalam mengakhiri dominasi batubara. Sedangkan dari sisi pengelolaan kualitas udara, berpotensi meningkatkan dampak buruk terhadap kesehatan lingkungan, dan dari sisi pengelolaan sampahnya sendiri merupakan solusi semu. Jadi harus diakhiri,” ujarnya.
Sementara itu, Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati menjelaskan, dampak dari pembangunan dan praktek-praktek semu telah dialami masyarakat sekitar lokasi proyek dan terekam dalam berbagai hasil penelitian. Dengan solusi semu, persoalan sampah yang kasat mata menjadi lebih berbahaya bagi kesehatan warga, pemulung, dan lingkungan.
“Konversi sampah padat menjadi bahan bakar menimbulkan bahaya baru karena kimia-kimia berbahaya dan beracun yang digunakan dalam berbagai produk, terlepas ke lingkungan dan tersebar lebih luas. Saat ini, promosi penggunaan teknologi canggih untuk menyelesaikan masalah sampah tidak dibarengi dengan studi kelayakan teknis, kelayakan lingkungan, dan kelayakan finansial,” katanya.
Kehadiran negara memegang peranan krusial dalam implementasi ekonomi sirkular. Lebih dari sekadar strategi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, ekonomi sirkular menjadi langkah progresif menuju keberlanjutan holistik.
Oleh karena itu, menurut Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia, Tiza Mafira, sangat esensial bagi seorang calon presiden untuk memiliki pandangan bahwa negara perlu merancang sistem yang tidak hanya menitikberatkan pada tanggung jawab produsen dalam mengurangi sampah, melainkan juga mendorong transisi menuju sistem guna ulang, dibanding mengandalkan daur ulang saja.
“Calon Presiden diharapkan menunjukkan pemahaman bahwa ekonomi sirkular bukan hanya daur ulang saja, karena kalau yang didaur ulang adalah produk sekali pakai, maka akan tetap menimbulkan masalah polusi dan emisi. Kehadiran negara untuk memberikan fasilitas dan sistem guna ulang yang komprehensif, serta pelarangan berbagai jenis plastik sekali pakai secara nasional, harus menjadi prioritas kebijakan bagi pemimpin negara,” jelasnya.
