“Di Inggris misalnya, GovTech-nya bernama Government Digital Service; dan kementerian pengampunya Central Digital and Data Office (CDDO). Mereka mengintegrasikan layanan digital hanya lewat satu akses melalui platform Gov.UK. GovTech itulah yang memandu integrasi layanan digital, sehingga di beberapa negara, dulu mereka punya ratusan sampai ribuan aplikasi layanan publik, kini hanya tinggal belasan dan bahkan satu portal layanan saja,” jelas dia.
Menurut Anas, saat ini masyarakat Indonesia masih dihadapkan dengan beragam layanan digital dari pemerintah.
“Kalau di Indonesia selama ini memang masih terpisah-pisah. Mau akses layanan A, maka downlod aplikasi Kementerian A; lalu mau akses layanan B maka harus download aplikasi B. Pengisian data berulang, belum ada interoperabilitas data yang baik sehingga user itu kesulitan. Ini yang Presiden ingin agar semua simpel dan memudahkan rakyat,” paparnya.
“Melalui GovTech, hal ini ke depannya tidak akan lagi terjadi karena akan disatukan sehingga tidak lagi bertumpuk,” imbuhnya. ***