Network
PRFMNEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan soal besarnya biaya operasional dalam setiap program anggaran.
Ia juga menyoroti penggunaan APBN atau APBD yang masih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi. Padahal, sejatinya uang rakyat itu seharusnya untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut dikatakannya di hadapan pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Reaksi Jokowi saat Moeldoko Dituding Bekingi Ponpes Al Zaytun
"Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses," kata Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Juni 2023.
"Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan, justru habis banyak di birokrasi," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun.
Baca Juga: Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta Bandung Ditargetkan Diresmikan Presiden Jokowi pada 18 Agustus 2023
