Network
“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute, yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019,” bebernya.
Ketiga, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Presiden menyampaikan, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.
“Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan,” ujarnya.
Secara khusus, Presiden menekankan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama.
“Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil,” tuturnya.
“Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022,” sambungnya.
Presiden menambahkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah juga harus terus dilanjutkan.
Keempat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar UMKM Indonesia segera naik kelas. Presiden menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital.
Pemerintah pun menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024.
