Network
Hal itu karena dalam undang-undang jelas bahwa penanggungjawab haji khusus adalah perusahaan yang memberangkatkan, sementara Kemenag hanya sebagai pengawas.
“Bagi kami di Kemenag yang terpenting ke depan jangan banyak calon jemaah yang menjadi korban. Sesuai undang undang kami ingin tetap memberikan perlindungan terhadap jemaah. Harus ada aturan jelas perusahaan mana saja yang bisa memberangkatkan jemaah atau tidak. Untuk bentuk aturannya seperti apa akan dilihat ke depa. Yang jelas, terbaik untuk semua pihak,” ujarnya.
Baca Juga: Update Kasus Anak SD Tasikmalaya Dipaksa Setubuhi Kucing, Polisi Tetapkan 3 Tersangka Bully
Sementara itu, Wakil Ketua Himpuh Prana Tanjudin menjelaskan bahwa terkait visa, pihaknya sudah mengikuti segala ketentuan sesuai sistem.
Namun, dia mengakui tahun ini banyak hal di luar dugaan terkait visa haji furoda. Selain itu kuota yang didapat juga sedikit.
Pihaknya hanya memberangkatkan 252 jemaah furoda dan semuanya bisa mendapatkan visa. Dari jumlah itu 145 berangkat dengan konsorsium Himpuh dna sisanya lewat PIHK masing masing.
Pihaknya juga sepakat bahwa ke depan butuh keseriusan dalam hal perlindungan terhadap jemaah. Para PIHK juga belajar serius menangani jemaah furoda ini. Dengan begitu, jemaah yang mendaftar nantinya akan bisa terlayani dengan baik.
“Terkait aturan kami percayakan kepada Kemenag. Mereka pastinya lebih ahli dan bisa membantu dan membimbing kami sebagi binaannya. Yang jelas kami berharap Kemenang bisa memberikan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan perhajian,” ujarnya.
Sementara itu, salah seorang jemaah furoda, Priyantoro mengaku, baru mengetahui kompleknya persoalan jemaah foruda setelah pertemuan tersebut. Dia mengaku, sebelum keberangkatan mencari travel yang benar-benar berpengalaman agar tidak ada masalah ke depannya. Ternyata, sejuah ini perjalanannya di tanah suci berjalan lancar.
